• Pendahuluan

    Tulisan singkat ini memaparkan dinamika perkembangan keilmuwan dan praktek administrasi publik, konsep dari sejarah hingga pergeseran paradigma yang terjadi. Pertanyaan mendasar yang seringkali muncul terhadap suatu disiplin ilmu adalah apa obyek dan domain dari studi disiplin ilmu tersebut. Bahwa ilmu tdak berada dalam ruang yang vakum, melainkan selalu dinamis mengikuti perkembangan dan perubahan yang terjadi akibat interaksi dengan lingkungan dan zaman. Mengutip pendapat Darmadi dan Sukidin (2009) bahwa Ilmu Administrasi publik sebagai buah padu padan gagasan dalam proses berpikir akan selalu berkembang dan berubah jika sasarannya adalah penemuan yang berguna bagi kemanusiaan. Sementara Dwiyanto (2007) mengemukakan bahwa oleh karena tidak adanya body of knowledge yang jelas batasannya dan grand theory sebagaimana yang dimiliki oleh ilmu ilmu sosial lainnya yang lebih mapan,menjadikan ilmu administrasi publik terbuka dan dinamik. Masih menurut Dwiyanto, bahwa adanya diskursus yang terbuka mengenai ilmu administrasi publik mendorong para peneliti dan ilmuwan administrasi publik untuk melakukan inovasi dan mengembangkan kreatifitas dalam pengembangan keilmuwan.

    Di akhir tulisan ini mencoba menjelaskan pergeseran adminsitrasi publik, tidak sekedar pada sosok institusi pemerintah atau penyelenggara negara namun berkembang sampai ke tahap proses formulasi dan implementasi kebijakan.

    Sejarah, Perkembangan dan Redefinisi Administrasi Publik

    Terminologi administrasi publik dan adminsitrasi negara merupakan dua hal yang berbeda namun tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Menyitir dari apa yang disampaikan oleh Thoha (2008;66) bahwa istilah Public Administration selalu dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia dengan sebutan administrasi negara. Pada masa ketika manajemen pemerintahan di Indonesia masih kentaldengan segala upaya yang sarwa negara, Public Asdminbistration diterjemahkan dengan suasana saat itu, yaitu administrasi negara.

    Di sisi lain, dalam mempelajari ilmu administrasi negara tidak bisa dilepaskan dengan ilmu politik dan ilmu manajemen. Bahwa prinsip prinsip administrasi dianggap sebagai pilar pokok ilmu administrasi negara, mengalami keraguan, hal ini dirasakan sejak Paul Applebey (1945) yang berjudul Government is Different. Dalam tulisannya tersebut Applebey berargumen bahwa institusi pemerintah memiliki karakteristik yang berbeda dengan institusi swasta sehingga prinsip-prinsip administrasi yang diadopsi dari manajemen swasta tidak serta merta dapat diadopsi dalam institusi pemerintah. Diperkuat lagi oleh pendapat Herbert Simon (1946) yang berjudul ―The Proverbs of Administration semakin memojokkan gagasan tentang prinsip-prinsip administrasi yang terbukti lemah dan banyak aksiomanya yang keliru. Kenyataan yang demikian membuat Ilmu Administrasi Negara mengalami „krisis identitas‟ dan mencoba menginduk kembali ke Ilmu Politik.

    Menurut Dwiyanto (2007), bahwa sebagai suatu lembaga, pemerintah berbeda dengan swasta. Adanya perbedaan orientasi keduanya, yakni bahwa swasta berorientasi profit atau keuntungan sementara negara atau pemerintah bertujuan mengatur, melayani dan melindungi kepentingan publik. Berangkat dari situlah identitas Ilmu Administrasi Negara menjadi semakin jelas, yaitu ilmuwan administrasi negara lebih menempatkan proses administrasi sebagai pusat perhatian (fokus) dan lembaga pemerintah sebagai tempat praktik (lokus). Maka lahirlah pendapat yang menyatakan bahwa konsep dan administrasi disini melibatkan perumusan kebijakan dan implementasinya (Nigro dan Nigro, 1992;Feisher, 1980). Diperkuat lagi oleh pendapat yang menyatakan bahwa proses kebijakan sebagai bagian penting dari studi administrasi publik (Caiden, 1982, Denhardt, 1995, Fesler, 1980).

    Masih menurut Dwiyanto, Konsekuensi dari perbedaan kedua institusi di atas adalah teori dan pendekatan ilmu admnistrasi publik semakin menjauh dari ilmu administrasi bisnis. Banyak konsep, teori dan pendekatan yang dikembangkan untuk membenarkan pembedaan yang tegas dengan praktik administrasi bisnis. Admnistrasi publik cenderung lebih mendekatkan dirinya dengan ilmu politik.

    Thoha (2008) menyatakan bahwa di Indonesia, administrasi publik sering dimaknai dengan administrasi negara disebabkan karena segala corak penyelenggaraan administrasi pemerintahan berbau sarwa negara, dan ditujukan untuk kepentingan kekuasaan. Sejalan dengan waktu, hal ini berubah menjadi menjadi sarwa rakyat, dengan memandang bahwa rakyat  tidak sekedar sebagai obyek, ditandai dengan reorientasi administrasi publik lebih ditujukan untuk kepentingan rakyat. Berdirinya Magister Administrasi Publik (MAP UGM) awal tahun 1990 an merupakan salah satu bukti pengakuan dan eksistensi dari Ilmu Administrasi Publik.

    Dalam padangan Thoha (2008) sebagai sebuah organisasi, birokrasi publik tidak dapat  dilepaskan dari berbagai pengertian dan prinsip – prinsip bekerjanya sebuah organisasi. Organisasi publik bukanlah suatu sistem yang statis, namun akan terus mengalami perubahan karena unsur unsur yang membentuk organisasi tersebut juga mengalami perubahan. Hal ini dipertegas oleh Dwiyanto (2007) adanya dinamika lingkungan administrasi publik yang sangat tinggi menimbulkan pertanyaan mengenai relevansi keberadaan ilmu administrasi Publik sebagai administrasi pemerintahan.

    Dikatakan oleh Dwiyanto, ada beberapa alasan mengapa administrasi pemerintahan menjadi semakin tidak relevan. Pertama, dinamika politik, ekonomi, dan budaya yang sangat tinggi dalam dekade terakhir membuat kemampuan pemerintah menjawab kebutuhan masyarakat semakin kedodoran. Banyak kebutuhan masyarakat yang tidak bisa dipenuhi oleh negara, lalu munculah peran pasar menggantikan negara dalam memenuhi kebutuhan publik. Kedua, efek globalisasi menciptakan tekanan pada administrasi publik untuk meredefinisikan pemahamannya mengenai apa yang sebaiknya menjadi fokus dan lokus dari admisnitrasi publik.  Adanya peran pasar mengakibatkan mengecilnya peran pemerintah dan ditengarai akan memperbaiki efisiensi penyelenggaraan pembangunan. Ketiga, menguatnya tuntutan demokratisasi yang ditandai dengan keinginan masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan pemerintahan. Fenomena ini ditandai dengan maraknya lembaga non pemerintah dalam aktifitas pembangunan. Keempat, Semakin sulitnya membedakan organisasi pemerintah dengan non pemerintah. Penyebabnya adalah terjadinya transformasi organisasi dari organisasi pemerintah dan perusahaan bisnis menjadi organisasi hybrid. Organisasi ini merupakan perkawinan silang antara organisas pemerintah dan organisasi bisnis.

    Dengan memperhatikan beberapa alasan di atas, Dwiyanto mengatakan bahwa teori dan pendekatan dalam ilmu administrasi publik yang dikembangkan untuk menjelaskan perilaku birokrasi pemerintah tidak memadai lagi. Montgomery (1988) dalam Kartasasmita (2007) mengemukakan bahwa pemikiran dalam administrasi yang berkembang selanjutnya sangat dipengaruhi oleh paham-paham demokrasi, seperti administrasi yang partisipatif, yang menempatkan administrasi di tengah-tengah masyarakatnya dan tidak di atas atau terisolasi darinya. Pemikiran ini selain ingin menempatkan administrasi sebagai instrumen demokrasi, juga mencoba menggunakan administrasi sebagai alat untuk menyalurkan aspirasi masyarakat bawah. Implikasi lain dari pemikiran tersebut adalah bahwa sistem administrasi memiliki dimensi ruang dan daerah yang penyelenggaraannya juga dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, politik, dan ekonomi. Kesemua itu menuntut reorientasi peranan administrasi publik.

    Di sisi lain adanya kelemahan dalam birokrasi pemerintah yang selama ini dipraktikan, yang dinamai sebagai patologi birokrasi. Menurut Dwiyanto (2010) bahwa birokrasi di indonesia memiliki penyakit yaitu pertama, birokrasi paternalistis; kedua, pembengkakan anggaran; ketiga, prosedur berlebihan ;keempat , pembengkakan birokrasi dan kelima fragmentasi birokrasi. Adanya fakta tersebut semakin memperkuat adanya kebutuhan adanya perubahan terhadap revitalisasi dan kebijakan pembangunan birokrasi di Indonesia.

    Utomo (2007) menyebutkan bahwa dalam perkembangan konsep Ilmu Administrasi Negara telah terjadi pergeseran titik tekan dari negara yang semula diposisikan sebagai agen tunggal yang memiliki otoritas untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan publik menjadi hanya sebagai fasilitator bagi masyarakat. Dengan demikian istilah public administration tidak tepat lagi untuk diterjemahkan sebagai administrasi negara, melainkan lebih tepat jika diterjemahkan menjadi administrasi publik. Akibat dari adanya perubahan ini adalah terjadinya pergeseran lokus Ilmu Administrasi Negara dari yang sebelumnya berlokus pada birokrasi pemerintah menjadi berlokus pada organisasi publik, yaitu birokrasi pemerintah dan juga organisasi-organisasi non-pemerintah yang terlibat menjalankan fungsi pemerintahan, baik dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik maupun pembangunan ekonomi, sosial maupun bidang-bidang pembangunan yang lain.

    Administrasi Publik, Perjalanan sebuah Paradigma

    Denhardt dan Denhardt (2003) membagi paradigma administrasi negara tersebut atas 3 paradigma yaitu, Old Public Administration (OPA), New Public Management (NPM) dan New Public Service (NPS). Paradigma OPA merupakan gagasan dasar dari paradigma-paradigma klasik dalam administrasi negara yang dikemukakan oleh Henry, sedangkan gagasan mengenai NPM digagas oleh Osborne dan Gaebler. Sebagai sebuah paradigma yang baru, NPS mencoba menawarkan ide bahwa kepentingan publik dlandasi oleh hak azasi masyarakat, partisipasi dan demokrasi.

    Dalam NPS, pelayanan publik merupakan hasil dari perumusan nilai nilai yang berkembang di tengah masyarakat,antara lain : keadilan, transparansi dan akuntabilitas. Ada pergeseran makna, bahwa tanggung jawab berada di pundak warga negara (citizen’s) bukan clients, konstituen (constituent) maupun pelanggan (customer). Bahwa warga negara bukan sekedar lagi obyek,namun bergeser menjadi owner dari pemerintahan itu sendiri. Untuk jelasnya, dapat dilihat dari Tabel 1. yang menggambarkan perjalanan perubahan administrasi dalam 3 tahapan.

    Tabel 1. Pergeseran Paradigma Administrasi Negara.

    Aspek Old Public Administration New Public Management New Public Service
    Dasar teoritis dan fondasi epistimolog Teori politik Teori ekonomi Teori demokrasi
    Konsep kepentingan publik Kepentingan publik secara politis dijelaskan dan diekspresikan dalam aturan hukum Kepentingan publik mewakili agregasi kepentingan individu Kepentingan publik adalah hasil dialog berbagai nilai
    Responsivitas birokrasi publik Clients dan constituent Customer Citizen’s
    Peran pemerintah Rowing Steering Serving
    Akuntabilitas Hierarki administratif dengan jenjang yang tegas Bekerja sesuai dengan kehendak pasar (keinginan pelanggan) Multiaspek: akuntabilitas hukum, nilai-nilai, komunitas, norma politik, standar profesional
    Struktur organisasi Birokratik yang ditandai dengan otoritas top-down Desentralisasi organisasi dengan kontrol utama berada pada para agen Struktur kolaboratif dengan kepemilikan yang berbagi secara internal dan eksternal
    Asumsi terhadap motivasi pegawai dan administrator Gaji dan keuntungan, proteksi Semangat entrepreneur Pelayanan publik dengan keinginan melayani masyarakat

    Sumber: Denhardt dan Denhardt (2003: 28-29).

    Administrasi Publik Sebagai Studi Governance

    Dwiyanto (2007) Dengan mempertimbangkan bahwa birokrasi publik sebagai tempat praktik dan teori administrasi publik tidak lagi memadai karena semakin banyak masalah dan kepentingan politik yang diambil alih oleh lembaga non pemerintah. Implikasi dari hal ini adalah Kelembagaan administrasi publik tidak lagi terbatas pada lembaga lembaga pemerintah, namun juga melibatkan lembaga non pemerintah seperti mekanisme pasar dan organisasi masyrakat sipil.

    Ditegaskan lagi oleh Dwiyanto, bahwa di masa lalu birokrasi pemerintah sebagai lokus utama mungkin memadai karena pada waktu itu, pembagian kerja makro ekonomi antara pemerintah dengan lembaga non pemerintah bisa dilakukan dengan sederhana karena masing masing berkonsentrasi pada misinya. Pemerintah berkonsentrasi pada penyediaan barang publik, sementara pasar hanya menyediakan barang privat. Masyarakat, LSM dan lembaga kemasyarakatan bergerak pada kegiatan yang bersifat sukarela. Sekarang telah terjadi perubahan, barang publik dan semi publik bukan lagi monopoli pemerintah, akan tetapi menjadi lahan dari mekanisme pasar dan asosiasi sukarela. Negara juga mengalami perubahan peran,tidak lagi menyediakan barang publik, namun juga memproduksi barang privat. Untuk itu, Lokus ilmu administrasi  publik harus ditentukan atas dasar keterlibatan pada penyelenggaraan public affairs dan public interest. Lokus dari ilmu administrasi publik bukan lagi lembaga pemerintah, namun masalah dan kepentngan publik (publicness).

    Denhardt (1995) dalam Dwiyanto (2004) menjelaskan ketertarikan banyak ilmuwan administrasi publik untuk mempelajari ilmu kebijakan disebabkan karena kebijakan publik merupakan output utama dari pemerintah. Pemerintah setiap saat memproduksi kebijakan publik dan kebijakannya memperngaruhi rakyat banyak. Oleh sebab itu, sudah seharusnya kebijakan publik menjadi pusat perhatian dari studi administrasi publik.

    Dalam pandangan Dwiyanto, memahami proses kebijakan publik, awalnya menempatkan pemerintah (eksekutif), dan legislatif  sebagai pemegang otoritas tunggal pengambil kebijakan publik. Sedangkan lembaga di luar itu, ditempatkan dan diposisikan sebagai obyek kebijakan publik. Fakta yang ada, sesungguhnya  banyak aktor yang potensial dalam masyarakat yang bisa berperan secara optimal dalam proses kebijakan publik. Ketika kemampuan pasar dan masyarakat sipil cukup tinggi, maka keterlibatan mereka dalam implementasi kebijakan bisa menjadi salah satu opsi yang menguntungkan, bukan saja bagi pemerintah melainkan bagi masyarakat luas. Identifikasi dan inventarisasi terhadap permasalahan dan kebutuhan aspirasi yang lebih tajam seringkali dimiliki oleh lembaga non pemerintah, hal ini menyebabkan keterlibatan mereka dalam proses kebijakan adalah satu keniscayaan.

    Akhirnya Dwiyanto menyimpulkan bahwa dalam studi governance, proses kebijakan mencakup dua kegiatan utama, yaitu pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Administrasi publik mencoba menjelaskan kompleksitas  proses kebijakan yang melibatkan banyak pelaku dan jejaring antar pelaku untuk menjawab public affairs dan public interest. Kedua proses itu, formulasi dan implementasi adalah satu kesatuan yang tidak perlu dipisahkan secara rigid dan distinct. Sebuah kebijakan publik dapat dirumuskan oleh aktor aktor yang mewakili banyak pelaku dan dilaksanakan oleh sebagian atau keseluruhan aktor dan institusi yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan tersebut.

    Daftar  Pustaka :

    Darmadi, Damai dan Sukidin (2009), Administrasi Publik. Yogyakarta. LaksBang PRESSSindo.

    Denhardt, Robert B. dan Janet V. Denhardt. 2003. The New Public Service: Serving not Steering. Armonk, New York: M.E Sharpe.

    Dwiyanto, A (2004) Reorientasi Reorientasi Ilmu Administrasi Publik: dari Government ke Governance‟, dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada.

    Dwiyanto, A (2007) Reorientasi Reorientasi Ilmu Administrasi Publik: dari Government ke Governance‟, dalam Majelis Guru Besar dan Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada (Eds.), Dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

    Dwiyanto, A (2010) “Patologi Birokrasi: Sebab dan Implikasinya bagi Kinerja Birokrasi Publik“,  dalam Mengembalikan Kepercayaan Publik melalui Reformasi Birokrasi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

    Kartasasmita, Ginandjar (2007) “ Revitalisasi Administrasi Publik dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan” Dalam Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara.Jakarta.

    Thoha,  Miftah (2008) “Perkembangan Ilmu Administrasi Negara di Indonesia dan Prospeknya di masa mendatang”, dalam Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Jakarta. Fajar Interpratama Offset.

    Utomo, W. 2007. “Administrasi Publik Indonesia di Era Demokrasi Lokal: Bagaimana Semangat Kompatibilitas Menjiwai Budaya Birokrasi‟, dalam Majelis Guru Besar dan Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada (Eds.), Dari Administrasi Negara ke Administrasi Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

  • Pendahuluan

    Tulisan singkat ini mengurai tentang salah satu pendukung  yang mempengaruhi keberhasilan reformasi birokrasi khususnya di bidang pelayanan publik, yaitu akuntabilitas. Mengapa akuntabilitas dianggap penting? Unsur – unsur apa saja yang melengkapi ketersediaan akuntabilitas, serta  bagaimana mekanisme akuntabilitas bisa mendukung pelayanan publik yang baik.

    Di akhir tulisan ini akan dipaparkan bagaimana akuntabilitas dikembangkan sehingga bisa menjalin sinergi yang  posistif dengan birokrasi dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayan publik.

    Beberapa Definisi dan Seberapa Penting Akuntabilitas?

    Pusdiklat BPKP (2007), memandang bahwa Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Menurut  BPKP, Akuntabilitas dipandang sebagai perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik.

    Menurut Starling (1998;164) dalam Kumorotomo (2005) mengatakan bahwa akuntabilitas  ialah kesediaan untuk menjawab pertanyaan publik. Kesulitan untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah terhadap kualitas pelayanan publik terutama disebabkan karena sosok pemerintah itu sendiri tidak tunggal. Untuk itu diperlukan sistem akuntabilitas bagi lembaga pemerintah yang memadai sebagai syarat penting peningkatan kualitas layanan publik.

    Menurut Dwiyanto (2010), birokrasi weberian memandang akuntabilitas secara sederhana, yaitu sebatas hubungan bawahan dengan atasannya (Gerth & Mills dalam Sharirits & Hyde,1978;24). Akuntabilitas seorang aparat birokrasi adalah pertanggungjawabannya kepada atasan,bukan kepada kolega,kelompok dan organisasinya. Model seperti ini membuat kepedulian terhadap kepentingan dan misi organisasi menjadi rendah.

    Denhardt (1998;18) dalam Kumorotomo (2005) menawarkan literatur akuntabilitas dikaitkan dengan kualitas subyektif, berupa tanggung jawab para pejabat publik dan di lain pihak banyak menyebut pentingnya kontrol struktur yang menjamin pertanggung jawaban tersebut. Di sisi lain, Dwiyanto (2010) membagi kepercayaan ke dalam dua jenis yaitu political trust dan social trust. Dalam perspektif politik, kepercayaan terjadi ketika warga menilai lembaga pemerintah dan para pemimpinya dapat memenuhi janji, efisien,adil dan jujur (Blind,2007).

    Sampai saat ini, menurut Kumorotomo (2005) banyak  perilaku birokrat yang masih berorientasi pada kekuasaan bukannya kepentingan publik ataupun pelayanan publik serta adanya perbedaan yang besar antara apa yang dimaui oleh rakyat dengan apa yang diputuskan oleh pembuat kebijakan. Kegagalan administrasi publik dalam menjembatani kepentingan elit politik dan rakyat pada umumnya, mendorong rakyat agar birokrasi menjadi netral. Dengan adanya kontrol dan akuntabilitas yang kuat, diharapkan rumusan kebijakan oleh birokrat tidak lagi berorientasi sempit semata.

    Dalam Pandangan Dwivedi dan Jabbra (1989) akuntabilitas pelayanan publik merupakan metode yang digunakan oleh lembaga publik dan pejabat publik dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dan proses yang seharusnya dilakukan lembaga atau pejabat publik untuk mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan yang dilaksanakan. Dipandang sebagai sebuah strategi untuk memenuhi standar yang dapat diterima dan sebagai cara untuk mengurangi penyalagunaan kekuasaan dan kewenangan.

    Elemen – Elemen Akuntabilitas

    Ferlie et al (1997;202-216) dalam Kumorotomo (2005) membedakan beberapa model akuntabilitas yakni akuntabilitas ke atas, akuntabilitas kepada staff, akuntabilitas ke bawah; akuntabilitas berbasis pasar dan akuntabilitas pada diri sendiri. Dua model pertama menekankan pada konsep kontrol, pengawasan atau pengendalian di dalam birokrasi publik. Akuntabilitas ke bawah, terhubung dengan konsep partisipatif, bahwa aktifitas politik dan pelayanan publik harus memiliki kaitan yang erat dengan proses konsultatif antara rakyat dengan wakilnya (legislatif). Akuntabilitas berbasis pasar mengutamakan kompetisi dan mekanisme pasar sehingga rakyat memiliki pilihan yang banyak terhadap kalitas pelayanan publik yang dikehendaki. Sehingga perlu diperbanyak penyedia alternatif alternatif pelayanan publik disamping memperluas informasi dan mentepkan standar pelayanan publik yang baik. Akuntabilitas diri sendiri mengutamakan pada penghayatan nilai nilai moraldan etika pejabat dalam menjalankan tugas pelayanan.

    Polidano (1998) membedakan akuntabilitas menjadi dua yaitu akuntabilitas langsung dan akuntabilitas tidak langsung. Akuntabilitas tidak langsung merujuk pada pertanggung jawaban kepada pihak eksternal seperti masyarakat, konsumen, atau kelompok klien tertentu, sedangkan akuntabilitas langsung berkaitan dengan pertanggung jawaban vertikal melalui rantai komando tertentu.

    Dwivedi dan Jabbra (1989) menguraikan akuntabilitas pelayanan publik  yang mencakup lima elemen sebagai berikut ; pertama, Akuntabilitas Administratif/ Organisasional (Administrative/ Organizational Accountability), Akuntabilitas ini menuntut pemangkasan hubungan birokrasi antara tanggung jawab dan perintah yang dilaksanakan; kedua, Akuntabilitas Hukum (Legal Accountability) , berhubungan dengan tindakan dalam domain publik untuk memperkuat proses legislatif dan yudikatif. Ketika kekuatan legislatif dan yudikatif untuk menghukum administrasi baik tidak dengan cepat maupun tidak luas, akuntabilitas hukum dapat diterapkan, cepat atau lambat, atau hukum akan diubah; ketiga, Akuntabilitas Politik (Political Accountability) Akuntabilitas politik dalam beberapa kasus memasukkan akuntabilitas  administrasi atau organisasi, terutama karena politisi terpilih menganggap tanggung jawab baik politik maupun hukum untuk mencapai hasil pekerjaan; keempat, Akuntabilitas Profesi (Profesional Accountability) menuntut PNS profesional untuk menyeimbangkan antara pelaksanaan kode etik profesi dengan kepentingan masyarakat. Sekali waktu, keduanya tidak dapat berjalan bersamaan dan kadang-kadang juga sejajar atau bersaing untuk didahulukan; kelima, Akuntabilitas Moral (Moral Accountability) Aktivitas pejabat publik harus berakar pada prinsip moral dan etika sebagai pembenaran atas dokumen konstitusi dan hukum, dan diterima publik untuk membentuk norma dan perilaku sosial.

    Polidano membagi akuntabilitas kedalam tiga elemen utama yaitu:  pertama, Adanya kekuasaan untuk mendapatkan persetujuan awal sebelum sebuah keputusan dibuat. Hal ini berkaitan dengan otoritas untuk mengatur perilaku para birokrat dengan menundukkan mereka di bawah persyaratan prosedural tertentu serta mengharuskan adanya otorisasi sebelum langkah tertentu diambil. Tipikal akuntabilitas seperti ini secara tradisional dihubungkan dengan badan/lembaga pemerintah pusat (walaupun setiap departemen/lembaga dapat saja menyusun aturan atau standarnya masing-masing). Kedua, akuntabilitas peran, yang merujuk pada kemampuan seorang pejabat untuk menjalankan peran kuncinya, yaitu berbagai tugas yang harus dijalankan sebagai kewajiban utama. Ini merupakan tipe akuntabilitas yang langsung berkaitan dengan hasil sebagaimana diperjuangkan paradigma manajemen publik baru (new public management). Hal ini mungkin saja tergantung pada target kinerja formal yang berkaitan dengan gerakan manajemen publik baru; ketiga, peninjauan ulang secara retrospektif yang mengacu pada analisis operasi suatu departemen setelah berlangsungnya suatu kegiatan yang dilakukan oleh lembaga eksternal seperti kantor audit, komite parlemen, ombudsmen, atau lembaga peradilan. Bisa juga termasuk badan-badan di luar negara seperti media massa dan kelompok penekan. Aspek subyektivitas dan ketidakterprediksikan dalam proses peninjauan ulang itu seringkali bervariasi, tergantung pada kondisi dan aktor yang menjalankannya.

    Bagaimana mekanisme dan pengembangan akuntabilitas?

    Sedangkan BPKP (2007), melihat bahwa dalam pelaksanaan akuntabilitas di instansi  pemerintah, harus memegang teguh tiga prinsip yaitu pertama, Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan; kedua, Berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangundangan yang berlaku ; ketiga, menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

    Tatang,  menyebutkan beberapa metode untuk menegakan akuntabilitas antara lain :

    1. Kontrol Legislatif : Legislatif melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan melalui diskusi dan sejumlah komisi di dalamnya. Jika komisi-komisi legislatif dapat berfungsi secara efektif, maka mereka dapat meningkatkan kualitas pembuatan keputusan (meningkatkan responsivitasnya terhadap kebutuhan dan tuntutan masyarakat), mengawasi penyalahgunaan kekuasaan pemerintah melalui investigasi, dan menegakkan kinerja.
    2. Akuntabilitas Legal : Ini merupakan karakter dominan dari suatu negara hukum. Pemerintah dituntut untuk menghormati aturan hukum, yang didasarkan pada badan peradilan yang independen. Aturan hukum yang dibuat berdasarkan landasan ini biasanya memiliki sistem peradilan, dan semua pejabat publik dapat dituntut pertanggung jawabannya di depan pengadilan atas semua tindakannya.
    3. Ombudsman: Dewan ombudsmen, baik yang dibentuk di dalam suatu konstitusi maupun legislasi, berfungsi sebagai pembela hak-hak masyarakat. Ombudsmen mengakomodasi keluhan masyarakat, melakukan investigasi, dan menyusun rekomendasi tentang bagaimana keluhan tersebut diatasi tanpa membebani masyarakat.
    4. Desentralisasi dan Partisipasi: Akuntabilitas dalam pelayanan publik juga dapat ditegakkan melalui struktur pemerintah yang terdesentralisasi dan partisipasi. Terdapat beberapa situasi khusus di mana berbagai tugas pemerintah didelegasikan ke tingkat lokal yang dijalankan oleh para birokrat lokal yang bertanggung jawab langsung kepada masyarakat lokal. Legitimasi elektoral juga menjadi faktor penting seperti dalam kasus pemerintah pusat. Tetapi cakupan akuntabilitas di dalam sebuah sistem yang terdesentralisasi lebih merupakan fungsi otonomi di tingkat lokal.
    5. Kontrol Administratif Internal: Pejabat publik yang diangkat sering memainkan peran dominan dalam menjalankan tugas pemerintahan karena relatif permanennya masa jabatan serta keterampilan teknis. Biasanya, kepala-kepala unit pemerintahan setingkat menteri diharapkan dapat mempertahankan kontrol hirarkis terhadap para pejabatnya dengan dukungan aturan dan regulasi administratif dan finansial dan sistem inspeksi.
    6. Media massa dan Opini Publik: Hampir di semua konteks, efektivitas berbagai metode dalam menegakkan akuntabilitas sebagaimana diuraikan di atas sangat tergantung tingkat dukungan media massa serta opini publik. Tantangannya, misalnya, adalah bagaimana dan sejauhmana masyarakat mampu mendayagunakan media massa untuk memberitakan penyalahgunaan kekuasaan dan menghukum para pelakunya. Terdapat 3 faktor yang menentukan dampak aktual dari media massa dan opini publik. Pertama, kebebasan berekspresi dan berserikat harus diterima dan dihormati. Di banyak negara, kebebasan tersebut dilindungi dalam konstitusi. Derajat penerimaan dan rasa hormat umumnya dapat diukur dari peran media massa (termasuk perhatian terhadap pola kepemilikan) dan pentingnya peran kelompok kepentingan, asosiasi dagang, organisasi wanita, lembaga konsumen, koperasi, dan asosiasi profesional. Kedua, pelaksanaan berbagai tugas pemerintah harus transparan. Kuncinya adalah adanya akses masyarakat terhadap informasi. Hal ini harus dijamin melalui konstitusi (misalnya, UU Kebebasan Informasi) dengan hanya mempertimbangkan pertimbangan keamanan nasional (dalam pengertian sempit) dan privasi setiap individu. Informasi yang dihasilkan pemerintah yang seharusnya dapat diakses secara luas antara lain meliputi anggaran, akuntansi publik, dan laporan audit. Tanpa akses terhadap beragam informasi tersebut, masyarakat tidak akan sepenuhnya menyadari apa yang dilakukan dan tidak dilakukan pemerintah dan efektivitas media massa akan sedikit dibatasi. Ketiga, adanya pendidikan sipil yang diberikan kepada warga negara, pemahaman mereka akan hak dan kewajibannya, di samping kesiapan untuk menjalankannya

    Daftar  Pustaka :

    BPKP (2007) “Akuntabilitas Instansi Pemerintah”, Pusdiklat Pengawasan BPKP. Edisi Kelima.

    Dwivedi, O.P. and Joseph G. Jabbra. 1989. Public Service Accountability A Comparative Perspective. Connecticut: Kumarian Library.

    Dwiyanto, A (2010) “Patologi Birokrasi: Sebab dan Implikasinya bagi Kinerja Birokrasi Publik“,  dalam Mengembalikan Kepercayaan Publik melalui Reformasi Birokrasi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

    Kumorotomo, Wahyu (2005) “ Akuntabilitas dalam teori dan praktek” ; Akuntabilitas Birokrasi Publik, Sketsa pada masa transisi. Yogyakarta; MAP UGM dan Pustaka Pelajar.

    Polidano, C., “Why Bureaucrats Can’t Always Do What Ministers Want: Multiple Accountabilities in Westminster Democracies.” Public Policy and Administration 13, No. 1, Spring 1998, p 38.

    Wiranto, Tatag : Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pelayanan Publik.

  • Pendahuluan

    Tulisan singkat ini mendiskusikan sosok birokrasi di Indonesia dalam menghadapi laju globalisasi. Globalisasi telah dan sudah menjalar ke seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Semua sendi kehidupan bangsa telah dirasuki, termasuk birokrasi sebagai salah satu mesin penggerak roda kehidupan bangsa. Sudah dimengerti khalayak, bahwa globalisasi membawa nilai nilai baru,  yang tentu saja berbeda dengan nilai nilai yang sebelumnya sudah ada dan mengakar di Indonesia. Bagaimana upaya dan langkah yang harus ditempuh oleh birokrasi Indonesia sehingga bisa beradaptasi sekaligus menguasai dan mengendalikan globalisasi, menjadi suatu bahan diskusi yang cukup menarik.

    Perkembangan Birokrasi di Indonesia

    Sudah begitu banyak diskusi yang mengangkat tentang birokrasi, sudah banyak juga kritik dan saran untuk perbaikan birokrasi. Negara bahkan memprioritaskan aspek perbaikan birokrasi menjadi prioritas agenda nasional melalui programnya reformasi birokrasi. Hingga saat ini, hasil yang didapat masih jauh dari harapan. Gambaran birokrasi Indonesia yang diidamkan masih sulit ditemui.

    Pada dasarnya sebagai sebuah organisasi, birokrasi memiliki ciri : bekerja atas dasar keteraturan, keberlanjutan dan stabilitas. Hal ini memang sejalan dengan pemikiran Weber yang mengemukakan teori organisasi type ideal dengan beberapa ciri yang melekat yaitu : Rasionalitas, impersonal, formal, prosedural, profesional. Sang penemu gagasan sendiri sudah menyadari betul bahwa type organisasi seperti di atas sulit diimplementasikan.

    Dwiyanto (2010) menggambarkan birokrasi di Indonesia sering dicirikan oleh inefisiensi yang tinggi, partisan, berorientasi pada kekuasaan dan pada umumnya masih menjadi sarang korupsi. Bahwa birokrasi tidak berada dalam ruang yang vacuum. Kinerja birokrasi didapat dari resultan berbagai variabel yang komplek baik di dalam maupun di luar birokrasi.

    Di sisi lain, dalam perkembangannya birokrasi sebagai sebuah organisasi publik telah mengalami tuntutan perubahan. Pergeseran dari paradigma administrasi publik lama yang menekankan aktor tunggal yakni negara kemudian muncul pendekatan baru new publik management dan new public service. Keduanya mengedepankan outcome, inovasi dan kreativitas dalam pelayanan publik.

    Birokrasi Pemerintah Masa Depan

    Warren Bennis (1967) dalam Thoha (2008;184) menulis artikel di majalah dengan judul Personnel Administration. Warren memprediksi dalam 25 tahun sampai 50 tahun yang akan datang akan terjadi keruntuhan dan berakhirnya birokrasi. Dalam pandangannya, hal ini didasarkan pada suatu prinsip evolusi bahwa pada setiap jaman, mengembangkan suatu bentuk organisasi yang cocok untuk jamannya.

    Thoha (2008;190-196) menjabarkan beberapa persoalan –persoalan yang akan dihadapi oleh organisasi di masa mendatang :  pertama, Lingkungan yang tidak menentu. Sebagai akibat dari kemajuan teknologi dan diversifikasi yang pesat akan menyebabkan organisasi pemerintah dan swasta saling penetrasi satu sama lain. Keadaan yang sulit di terka akan menyebabkan pula ketergantungan antar organisasi. Perubahan – perubahan yang pesat, perkembangan teknologi dan keadaaan masyarakat yang sulit diterka sebelumnya membawa keharusan bagi birokrasi untuk senantiasa tanggap akan usaha revisi ; kedua, pendidikan yang semakin maju merupakan tuntutan yang harus dipenuhi selain ledakan akibat kebutuhan pangan dan kesehatan ; ketiga, perubahan nilai kerja dari yang semula hanya berorientasi pada penghasilan berubah menjadi profesionalisme ; keempat, Sifat dari tugas dan tujuan organisasi, menuntut adanya kolaborasi dengan spesialisasi spesialisasi yang ada sebagai akibat majunya perkembangan lingkungan, teknologi, pendidikan dan nilai kerja. Tujuan organisasi juga akan mengalami kompleksitas. Organisasi baik pemerintah maupun swasta akan meningkatkan dirinya, adaptasinya atau kemampuan kreatif dan inovatifnya; kelima, penataan organisasi akan mengalami sifat sifat yang unik. Struktur organisasi formal akan mengalami penambahan dan perubahan bervariasi. Istilah temporer, tentatif, sementara, jangka pendek dan sejenisnya akan mewarnai struktur organisasi. Organisasi masa mendatang akan merupakan suatu kombinasi dengan gejala gejala adaptasi (adaptive process), pemecahan masalah (problem solving), sistem temporer (temporary system) dari aneka macam spesialis, dan evaluasi staff tidak lagi didasarkan pada hirarki vertikal berdasarkan posisi dan pangkatnya; keenam, peningkatan motivasi didapatkan apabila struktur organisasi adaptif. Dalam hal ini dibutuhkan peningkatan motivasi orang orang dalam organisasi, sehingga membawa kepuasan intrinsik diantara para pekerja dan pada akhirnya dapat menjamin kelentukan dalam menghadapi perubahan lingkungan.

    Dalam menjawab tantangan dan perubahan zaman, Dwiyanto (2010;151-167) menawarkan konsep birokrasi yang mempunyai ciri : pertama, birokrasi haruslah memiliki keunggulan dibandingkan institusi sosial dan politik lainnya. Keunggulan ini ditunjukkan oleh sikap, perilaku dan pelayanan yang diselenggarakannya. Fungsi dari keunggulan yang dimiliki terutama untuk mewujudkan pemerintahan yang efisien, efektif serta mampu memfasilitasi dan memberdayakan satuan sosial ekonomi sehingga menjadi tangguh dsan berdaya saing tinggi ; kedua, transformatif, lebih dari sekedar melayani. Mendorong perubahan sosok birokrasi dari agen kekuasaan menjadi agen pelayanan; ketiga, profesionalisme yang tinggi perlu dikembangkan bukan hanya untuk meningkatkan kompetensi birokrasi dalam melayani masyarakat, namun juga meningkatkan kemandirian birokrasi dalam menghadapi tekanan dan intervensi politik; keempat, memiliki integritas tinggi menjadi salah satu nilai penting dalam pengembangan birokrasi pemerintah yang penuh dengan praktik korupsi. Tingginya nilai indeks persepsi korupsi menunjukkan upaya pengendalian perilaku korupsi belum berhasil. Dengan integritas tinggi, diharapkan birokrat dapat menjalankan amanah berupa kekuasaan, kewenangan dan sumber daya secara jujur, terbuka dan akuntabel untuk kepentingan publik; kelima, memiliki visi kebaruan diharapkan birokrasi dapat merespons dinamika sosial, ekonomi dan politik yang sangat tinggi. Sifat lama birokrasi yang prosedural dan berdasarkan petunjuk sering membuat birokrasi tidak berani membuat inisiatif ketika dihadapkan pada situasi yang dinamis dan berubah cepat; keenam, agen tata pemerintahan demokratis, bahwa birokrasi danaparaturnya harus mampu berperan aktif mewujudkan nilai nilai democratic governance seperti : partisipasi, transparansi, dan akuntabilititas pada publik.

    Sementara Budiati (2010) menggagas bagaimana birokrat sebagai pengendali organisasi publik mampu merespons pembaharuan yang sedang berlangsung, termasuk di dalamnya adalah globalisasi informasi, teknologi, perdagangan bebas dan tekanan politik dunia. Syarat agar kondisi ini dapat dicapai apabila birokrat mampu melaksanakan inovasi dan kreatif.

    Masih menurut Budiati, kreativitas berkaitan erat dengan penciptaan sesuatu yang baru. Sesuatu tersebut belum pernah ada. Kreativitas birokrat berarti bisa mengandalkan otak kanan dan kiri dalam membuat terobosan agar birokrasi menjadi lebih baik dan pelayanan menjadi lebih baik lagi. Lebih lanjut, inovasi berkaitan erat dengan kreativitas. Namun tidak semua kreativitas merupakan inovasi, meskipun demikian semua inovasi memerlukan kreativitas. Dengan pemenuhan inovasi dan kreativitas, maka pembaharuan dapat lebih mudah terwujud.

    Daftar  Pustaka :

    Budiati, A (2010) . “Membangun Inovasi dan Kreatifitas Birokrasi untuk Merespon Pembaharuan di Indonesia ‟, dalam Reformasi Aparatur Negara ditinjau Kembali. Yogyakarta: Gava Media Yogyakarta.

    Dwiyanto, A (2010) “Agenda Reformasi Birokrasi : Membentuk Jati Diri Birokrasi Publik Indonesia“,  dalam Mengembalikan Kepercayaan Publik melalui Reformasi Birokrasi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

    Thoha,  Miftah (2008) “Perilaku Organisasi”, dalam Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Jakarta. Fajar Interpratama Offset.

  • Pendahuluan

    Birokrasi pemerintah dibentuk untuk menjalankan peran pada penyelenggaraan tata pemerintahaan. Dalam mewujudkan fungsinya, birokrasi menghadapi hadangan dan gangguan yang berasal dari internal maupun eksternal. Ibarat sebagai organisme hidup, birokrasi tumbuh dan berkembang untuk menyesuaikan dengan lingkungan dan jamannya. Dalam berproses itulah, birokrasi seringkali menemui pengganggu yang berpotensi menghambat kinerjanya yaitu penyakit birokrasi, atau meminjam bahasa Sondang P Siagian (2004) dalam Dwiyanto (2010) dikenal dengan patologi birokrasi. Dalam kalimat yang lugas dikatakan bahwa penyakit birokrasi publik adalah hasil interaksi antara efek negatif dari birokratisasi dan kondisi lingkungan yang tidak kondusif (Dwiyanto, 2010;5).

    Sudah begitu banyak kajian dan penelitian yang mengangkat tema korupsi dari mulai modus dan yang digunakan, aktor-aktor yang seringkali terlibat serta upaya-upaya pencegahan hingga pemberantasan. Apabila melihat daftar koruptor yang telah diproses di pengadilan terlihat pula bahwa pelaku korupsi tidak hanya dilakukan oleh eksekutif, namun juga menghinggapi lembaga legislatif hingga yudikatif. Demikian pentingnya mencari solusi yang jitu dalam memerangi korupsi sehingga negara bahkan perlu membentuk sebuah badan khusus yang menangani korupsi yaitu Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) serta Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) karena kejahatan korupsi sudah dianggap kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Yang paling akhir adalah melalui Keppres No 39 tahun 2009, Presiden membentuk Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas PMH).

    Di sisi lain, pemerintah telah dan sedang berkomitmen untuk menegakkan dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Sejak digagas oleh Bank Dunia pada tahun 1989, tata kelola pemerintah yang baik (good governance) dipakai sebagai salah satu syarat layak tidaknya suatu negara memperoleh bantuan. Bahkan kondisional tersebut dipersyaratkan setelah bantuan diberikan (Kjaer,2004;173 dalam Lele, 2010;28). Hal tersebut tentu berkaca dari pemahaman bahwa berhasil tidaknya proses pembangunan di suatu bangsa ditentukan oleh seberapa baik proses yang dilalui. Dwiyanto (2010) menyatakan bahwa berbagai penyakit birokrasi tak terkecuali korupsi yang selama ini berkembang telah membuat birokrasi publik di Indonesia menjadi disfungsional dalam menjalankan misinya baik sebagai agen pelayan maupun agen perubahan.

    Tulisan ini bertujuan untuk mendiskusikan salah satu bentuk penyakit birokrasi yang kerapkali ditemui dalam sosok birokrasi di Indonesia yaitu korupsi. Sebagai sebuah penyakit, tentu kehadiranya sangat tidak diharapkan dan sebisa mungkin dihilangkan. Bagaimana upaya upaya yang sudah pernah dilakukan dalam menjinakan penyakit yang ada dalam organisasi pemerintah, maka di akhir tulisan, akan disajikan beberapa gagasan dalam melawan korupsi.

    Konteks Historis Korupsi

    Tak ada catatan yang pasti, sejak kapan korupsi terjadi di sebuah negara. Diyakini oleh banyak orang bahwa sejarah korupsi sama tua-nya dengan peradaban manusia itu sendiri. Seperti penyakit birokrasi lainnya, korupsi sangat mempengaruhi perfomance kinerja birokrasi. Berbagai cara dan modus dilakukan dalam melakukan praktik korupsi oleh pejabat birokrasi, baik secara sendiri maupun secara bersama dengan pihak luar (rekanan). Meluasnya korupsi yang sudah demikian mengakar, tidak hanya terjadi di lingkungan eksekutif, namun juga terjadi di lingkungan lembaga perwakilan rakyat (legislatif) hingga ke lembaga yudikatif.

    Pope (2008) memberi pengertian bahwa korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Karena itu korupsi dipahami dalam konteks perilaku pejabat-pejabat sektor publik – politisi, pegawai negeri yang memakai kekuasaan dan wewenang sosial untuk memperkaya diri, atau bersama orang-orang yang dekat dengan mereka.

    Sedangkan menurut Transparancy Indonesia, definisi korupsi yaitu penyalahgunaan wewenang publik untuk kepentingan pribadi. Definisi umum ini kemudian diturunkan menjadi definisi operasional yang diambil dari Undang-undang No 31, 1999 junto UU No. 20, 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi, yang mengelompokkan korupsi menjadi 7 kategori yaitu : 1).Kerugian keuangan negara ; 2).Suap-menyuap ;3).Penggelapan dalam jabatan; 4). Pemerasan 5).Perbuatan curang 6). Benturan kepentingan dalam pengadaan; 7).Gratifikasi. Batasan yang dibuat oleh TI di atas lebih tegas dan jelas sekaligus memberikan pemaknaan terhadap cara-cara korupsi itu dilakukan.

    Sudah sangat sering publik disuguhi berita terkait dengan kasus korupsi yang menimpa pejabat publik, terakhir adalah adanya dugaan rekening gendut yang dimiliki oleh sejumlah PNS muda sebagai tamparan buat pemerintah dalam upayanya menciptakan clean governance (Kompas.Com). Upaya negara dalam mencegah sekaligus mengurangi praktik praktik korupsi dari mulai aspek regulasi, kelembagaan hingga penegakan hukum namun belum mampu mengurangi tindak pidana korupsi. Ada anggapan gaji yang minim merupakan penyebab adanya korupsi, namun dengan penerapan remunerasi yang di beberapa kementrian yang sudah diujicobakan, tak menutup praktik korupsi terjadi.

    Fakta dan Data terkait Korupsi di Indonesia

    1. 1. Versi Transparansi Indonesia/Transparancy International

    Masih rendahnya capaian tata kelola pemerintahan yang baik bisa dilihat dari laju perkembangan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia selama 5 (lima) tahun terakhir.

    Tabel 1. IPK Indonesia 5 tahun Terakhir

    Tahun Score Ranking Peringkat
    2007 2,3 143
    2008 2,6 126
    2009 2,8 111
    2010 2,8 110
    2011 3,0 100

    Adanya perbaikan peringkat Indonesia di antara 182 negara memang terlihat mengalami peningkatan. Lima Tahun yang lalu, diantara 179 negara Indonesia berada di peringkat  143.
    Sumber : Diolah dari Transparancy International.

    Laju kenaikan selama 5 tahun sebesar 0,7 yang dicapai indonesia pada tahun 2011 menempatkan Indonesia pada peringkat 100 diantara 182 negara yang disurvei oleh Transparancy International. Kenaikan sebesar 0,2 dianggap tidak signifikan oleh TI, karena kenaikan peringkat disebabkan oleh naiknya kesadaran rakyat di negara yang bersangkutan akan tuntutan transparansi melalui akuntabilitas pemerintah masing masing.

    Tabel 2. IPK Negara Negara ASEAN 2010 (Sumber : Transparansi Indonesia)

    Urutan Negara ICP
    5 Singapura 9,2
    44 Brunei 5,2
    60 Malaysia 4,3
    80 Thailand 3,4
    100 Indonesia 3,0
    112 Vietnam 2,9
    129 Filipina 2,6
    154 Laos 2,2
    164 Kamboja 2,1
    180 Myanmar 1,5

    Adanya praktik korupsi tentu mempengaruhi iklim investasi di suatu negara. Pertumbuhan ekonomi negara sangat tergantung dari besarnya arus investasi yang masuk ke dalam negara tersebut. Menurut Muhardiansyah (2011) berdasarkan hasil survei dikalangan para pengusaha dan pebisnis oleh lembaga konsultan Political and Economic Risk Consultancy (PERC). Hasil survei lembaga konsultan PERC yang berbasis di Hong Kong menempatkan indonesia di peringkat pertama sebagai negara terkorup di Asia Pasifik dari 16 negara tujuan investasi.

    1. 2. Versi Komisi Pemberantasan Korupsi

    KPK sendiri memetakan korupsi dalam birokrasi di Indonesia, terjadi dalam berbagai cara dan pintu masuk. Ada 6 (enam) sektor yang dapat dipilah yaitu 1). Penerimaan non pajak; 2). Belanja Barang dan jasa; 3). Bantuan Sosial; 4). Pungutan daerah; 5). DAU/DAK/Dekonsentrasi dan 6). Penerimaan Pajak. Gambar 1. dibawah bisa menjelaskan bagaimana peta korupsi di Indonesia terjadi.

    

    Sumber : Diambil dari Presentasi KPK dalam peluncuran IPK Indonesia 2011

    Menurut kajian KPK, Pola Korupsi di Indonesia dapat dibedakan dalam 3 jenis, yaitu : 1). Jenis korupsi terdiri dari dua yaitu konvensional dan state capture (political corruption dan birokrasi kleptokratif) ; 2).Pilar korupsi terdiri dari : pengusaha hitam, penguasa korup dan stakeholder (penegak hukum,calo kasus,ahli tukang dan aktor politik; 3). Modus korupsi terdiri dari 3 yaitu mafia peradilan, mafia pajak, mafia SDA, Mafia politik.

    Dari beberapa data yang dihimpun oleh KPK terlihat beberapa indikator yang mempengaruhi derajat kekorupan suatu negara yaitu : Indeks Persepsi Korupsi (IPK), Doing Business (tingkat kemudahan usaha), Survey PERC untuk berinvestasi, Survey Integritas Sektor Publik, Bribery Indeks.

    1. 3. Versi Satgas PMH

    Selanjutnya Satgas PMH bersama UNDP dalam bukunya “Modus Operandi Mafia Hukum” (2010) menyimpulkan bahwa penegakan hukum dan pengadilan adalah salah satu kunci utama untuk memberantas praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Karenanya agenda mewujudkan negara yang bebas KKN harus dimulai lebih dahulu dari pembenahan sektor penegakan hukum dan pengadilan.

    Gambar 2. Akar Masalah Mafia Hukum di Indonesia.

    Sumber : Satgas PMH 2010.

    Masih menurut Satgas PMH, Penelitian yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch pada tahun 2002 yang dilakukan di enam wilayah di Indonesia secara detail telah mengklasifikasikan tahapan dan pihak yang terlibat serta modus mafia peradilan (mafia hukum).2 Praktik tersebut terjadi di sepanjang proses penegakan hukum, dari hulu, yaitu proses penyelidikan, sampai hilir, yaitu proses pemasyarakatan.

    Korupsi pada lembaga “Trias Politica ++”

    Begitu dahsyatnya korupsi terjadi, hingga sangat sulit mencari lembaga pemerintah yang bersih dari korupsi. Dari jajaran eksekutif, legislatif maupun yudikatif serta swasta bahu membahu melakukan korupsi di negeri ini, seperti Tabel 3 di bawah ini.

    Tabel 3. Perkara yang ditangani KPK 2004 – 2011

    Sumber : KPK 2011

    a.  Korupsi di lembaga Legislatif

    Menurut Rinaldi dkk (2007) dalam studi kasus memerangi korupsi di Indonesia yang terdesentralisasi (studi kasus penanganan kasus korupsi pemerintahan daerah). Sejak tahun 2002 lalu telah terjadi gelombang pengungkapan kasus dugaan korupsi DPRD di berbagai daerah berawal dari maraknya pemberitaan tentang korupsi DPRD propinsi Sumatera Barat dan menjalar ke berbagai wilayah lain seperti Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Lampung dan kemudian hampir merata di berbagai wilayah Indonesia lainnya. Berdasarkan data Kejati seluruh Indonesia sampai dengan bulan September 2006 terdapat 265 kasus korupsi DPRD dengan jumlah tersangka/terdakwa/terpidana sebanyak 967 orang anggota DPRD yang ditangani oleh 29 Kejati. Pada periode yang sama, telah dikeluarkan ijin pemeriksaan untuk anggota legislatif: 327 orang anggota DPRD propinsi dan 735 DPRD kabupaten kota.

    Contoh Kasus : Korupsi Yayasan Bestari, DPRD Kabupaten Pontianak (legislatif – kabupaten). Lewat beberapa pertemuan informal, Bupati dan Pimpinan DPRD sepakat untuk memberi dana kepada Yayasan Bestari dalam APBD 2002. Setelah APBD dicairkan, dana tersebut dibagikan kepada 45 orang anggota DPRD dalam 2 tahap, tahap I sebesar Rp 1,13 Milyar dan tahap II sebesar Rp 1,7 Milyar. Meski praktek itu telah berjalan beberapa waktu, namun mulai Oktober 2003 sekelompok kontraktor yang merasa diperlakukan tidak adil dalam proses tender pembangunan melaporkan dugaan korupsi kepada Kejaksaan Negeri setempat. Kasus ini melibatkan LSM dan asosiasi masyarakat dalam jumlah yang cukup besar, setidaknya terdapat 37 organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, pengacara, dan akademisi dengan total 332 pemberitaan di media massa. Bahkan, Keraton Amantubillah melakukan dukungan secara terbuka bagi penjatuhan sanksi hukum kepada pelaku korupsi. Sayangnya koalisi aktor pendorong digerogoti oleh politisasi golongan/suku dan adanya suap terhadap beberapa tokoh LSM. Tanggal 12 Mei 2005, tiga tersangka dalam kasus ini diputus bebas. JPU sudah mengajukan memori kasasi ke Mahkamah Agung namun hingga penelitian ini berakhir (2007) belum ada kejelasan tentang keputusan yang diambil oleh lembaga hukum tertinggi itu

    b.   Korupsi di Lembaga Eksekutif

    Masih dari hasil Penelitian Rinaldi dkk (2007) berdasarkan catatan ICW, jika pada tahun 2004 terdapat masing-masing 48 kasus korupsi DPRD dan eksekutif, pada tahun 2005 korupsi eksekutif menempati posisi teratas dengan 47 kasus. Pada tahun 2006, angka korupsi ekskutif meningkat tajam menjadi 69 kasus.2 Dari data Kejari seluruh Indonesia, terdapat kasus korupsi kepala daerah sebanyak 46 kasus dengan jumlah tersangka/terdakwa/terpidana 61 orang dimana 43 kasus ditangani oleh Kejati dan 3 kasus oleh Kejagung. Sementara itu, data Mendagri menyebutkan bahwa selama periode tahun 2004 – awal 2006 telah dikeluarkan ijin pemeriksaan atas dugaan korupsi terhadap 7 Gubernur dan 60 Bupati/Walikota atau wakilnya.

    Contoh Kasus : Korupsi Panitia Pengadaan Tanah Pemkab Lombok tengah di mana Sekretaris panitia ikut terlibat dalam melakukan negosiasi dan transaksi harga tanah tanpa melibatkan panitia secara keseluruhan. Sekretaris juga melakukan berbagai upaya manipulasi seperti meminta warga yang dibeli tanahnya untuk menandatangani blanko kuitansi yang masih kosong sebelum terjadinya penyerahan uang pembayaran.

    1. Korupsi di Lembaga Yudikatif

    Dari warta Kompas.com, Wakil Jaksa Agung Darmono mengungkapkan, Jaksa Agung Basrief Arief sangat prihatin dengan penangkapan Jaksa Sistoyo dari Kejaksaan Negeri Cibinong yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (21/11/2011). Menurut Darmono, Jaksa Agung mempersilakan KPK untuk menangani proses hukum atas Sisyoto secara profesional tanpa melihat statusnya yang juga penegak hukum.

    Epilog

    Dalam pandangan Dwiyanto (2010;91-92), ketidakpercayaan (distrust) pemerintah sebagai penyelenggara layanan terhadap masyarakat pengguna layanan yang terus dipertahankan menjadi salah faktor yang ikut memberikan kontribusi bagi meluasnya pungli dan KKN dalam penyelenggaraan layanan. Masih dalam pandangan Dwiyanto (2010;95-96) Kolusi dan biaya birokrasi yang tinggi dan ketidak adilan pelayanan akan memberikan kontribusi terhadap ekonomi biaya tinggi serta memperluas ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan birokrasinya, apabila berlangsung dalam waktu yang lama akan dapat meruntuhkan legitimasi pemerintah dan birokrasinya.

    KPK menilai bahwa mendapatkan kepercayaan publik disamping mengembangkan budaya anti korupsi serta mendorong reformasi sektor publik, akan menciptakan berkurangnya praktik korupsi. Adapun strategi yang ditawarkan meliputi intervensi terhadap  5 (lima) aspek yaitu :

    1. Identifikasi atau pemetaan melalui : survey integritas sektor publik, survey persepsi masyarakat,penilaian inisiatif anti korupsi;
    2. Sistem, melalui : Kajian sistem admisnistrasi, corruption impact assasment, pelaporan LHKPN, pelaporan gratifikasi, panduan penanganan konflik kepentingan;
    3. Individu, melalui : program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan, sosialisasi pemberantasan pidana korupsi, kampanye anti korupsi pada masyarakat;
    4. Pemantauan, melalui : observasi layanan publik, pemantauan action plan terhadap kajian dan observasi;
    5. Koordinasi dan Supervisi, melalui : inspeksi mendadak, koordinasi APIP (aparat pengawas internal pemerintah), supervisi layanan publik.

    Pada tahun 2014, ditargetkan Indonesia bisa mencapai IPK 5,0. Sudah barang tentu dalam upaya pencapaian target tersebut haruslah dibarengi dengan strategi pencapaian. Transparancy Indonesia memberikan beberapa aspek yang perlu dibenahi yaitu : 1). Reformasi birokrasi pada perijinan usaha, pajak dan bea cukai secara menyeluruh; 2). Perbaikan di institusi penegak hukum; 3). Penegakan hukum yang keras terhadap politisi dan pejabat publik tingkat tinggi.

    Sejak berdirinya KPK dari tahun 2004 sampai dengan 2011 telah berhadil menyelamatkan keuangan negara sebesar 155,3 trilyun rupiah.  Bagaimana agar prestasi gemilang KPK tersebut dapat terus terkawal, OECD memiliki konsep gagasan dalam melawan korupsi yaitu melalui pendekatan etika sebagai pendekatan pencegahan. Berbeda dengan pendekatan hukum yang mempuyai sanksi atas pelanggaran standar nilai yang dipakai. Pendekatan etika ini bisa dilakukan di mana saja dan dalam situasi apapun.

    Dari hasil penelitian Suwarno, dkk (2007) bahwa upaya pemberantasan korupsi melibatkan semua pihak, semua sektor dan seluruh komponen perumus kebijakan baik itu pemerintah dan penyelenggara negara lainnya, tidak terkecuali anggota masyarakat secara umum. Hal ini karena praktek korupsi bukan merupakan monopoli perilaku dari pegawai atau pejabat pemerintah saja, tetapi merupakan justru perilaku kolektif yang melibatkan hampir semua unsur dalam masyarakat. Sederhananya, supply tidak akan terjadi kalau tidak ada demand. Praktek korupsi hanya mungkin terjadi apabila sistem formal memberi celah/peluang ke arah sana, selain didukung oleh perilaku stakehorlder dan shareholder yang komplementer.

    Daftar Pustaka

    Dwiyanto, A (2010) “Patologi Birokrasi: Sebab dan Implikasinya bagi Kinerja Birokrasi Publik“,  dalam Mengembalikan Kepercayaan Publik melalui Reformasi Birokrasi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

    Lele, G (2010) “Peningkatan kapasitas etika dalam mendorong perwujudan good governance” , dalam Reformasi Aparatur negara ditinjau kembali. Yogyakarta. Gava Media.

    Muhardiansyah, D (2011); “Strategi Pemberantasan Korupsi” Disampaikan pada saat peluncuran CPI 2011 tanggal 1 Desember 2011.

    Pope, J (2008) “ Strategi Memberantas Korupsi”  edisi ringkas. Transparancy International Indonesia (TII)

    Rinaldi, P dkk (2007) ; “  Memerangi Korupsi di Indonesia yang terdesentralisasi (studi kasus penanganan kasus korupsi pemerintahan daerah).

    Satgas PMH dan UNDP (2010) Modus Operandi Mafia Hukum.Tersedia dalam www.satgas-pmh.go.id.

    Suwarno, Y dkk  (2007) : “Strategi Pemberantasan Korupsi” Pusat Kajian Administrasi International LAN-RI.

    Pustaka Lain :

    www.kompas.com : Rekening Gendut PNS tamparan buat pemerintah, diakses pada tanggal 9 desember 2011

    www.kompas.com : Jaksa Aguung prihatin jaksa terlibat korupsi,diakses pada tanggal 9 Desember 2011

  • Prolog

    Daerah Aliran Sungai Solo atau yang dikenal DAS Solo merupakan suatu wilayah daratan yang menerima air hujan, dibatasi oleh batas alam berupa punggung bukit atau gunung dan mengalirkan airnya melalui satu sungai utama dan anak sungainya  menuju laut. DAS Solo sebagai satu kesatuan ekosistem yang didalamnya terdapat manusia dan lingkungannya membentang dan menerobos pagar batas administratif. Dengan gambaran di atas, pengelolaan DAS menuntut kebijakan yang komprehensif, tidak parsial dari mulai hulu sampai dengan hilir.

    Pada masa orde baru, yang masih menggunakan sistem birokrasi hirarkial yang kaku dan sentralistik, semua kebijakan yang terkait dengan DAS bisa dijalankan tanpa ada kendala yang berarti. Namun pasca tumbangnya rezim orde baru serta memasuki era reformasi, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diberlakukan, terjadi pergeseran pola hubungan pusat daerah yang semula bersifat hirarkial berubah menjadi relatif otonom. Dengan adanya perubahan pola hubungan tersebut, berimplikasi pada perubahan strategi dan konsep pengelolaan DAS. Tulisan ini mencoba memaparkan pengelolaan DAS Solo dengan skema network governance, bahwa pengelolaan DAS tidak bisa dikelola oleh satu institusi atau aktor tunggal ataupun dikelola dengan cara membagi berdasar tapal batas administrasi, namun oleh beberapa lapis pemerintahan berbasis intergovernmental networks. Peran pemerintah pusat yang semakin berkurang serta kemungkinan adanya resistensi daerah ditambah dominannya pemerintah daerah seakan menjadi tantangan, bagaimana mencetak road map pengelolaan DAS yang lintas sektoral serta melibatkan banyak aktor di dalamnya

    Konseptual

    Menurut Nurcholis (2005) desentralisasi berasal dari bahasa latin, yaitu De yang berarti las dan Centrum yang berarti pusat. Decentrum berarti melepas dari pusat. Dengan demikian, maka desentralisasi yang berasal dari sentralisasi yang mendapat awal de berarti melepas atau menjauh dari pusat. Desentralisasi tidak putus sama sekali dengan pusat tapi hanya menjauh dari pusat. Dalam konteks  negara kesatuan penerapan asas sentralisasi dan desentralisasi dalam organisasi negara tidak bersifat  dikotomis melainkan kontimun. Artinya pemerintah pusat tidak mungkin menyelenggarakan semua urusan pemerintahan ditangannya secara sentralisasi atau sebaliknya pemerintah daerah sepenuhnya menyelenggarakan  semua urusan pemerintahan yang diserahkan. Dengan kenyataan tersebut maka lahirlah daerah daerah otonom. Otonomi daerah merupakan kebutuhan, karena tidak mungkin seluruh persoalan yang ada di satu negara ditangani oleh pemerintah pusat (Chalid, 2005).

    Adanya handicap dalam pengelolaan hubungan antar pemerintah tersebut maka perlu dicari jalan keluar untuk mendobrak hubungan yang semula berbasis paksaan,hirarkis dan legal formal serta bertujuan membangun sinergi yang baik antar pemerintah daerah serta antar pemerintah daerah dan pusat, yaitu dengan intergovernmental networks (Pratikno, 2007). Diharapkan dengan intergovernmental networks pada tingkatan daerah sangat berpotensi untuk mendorong kapasitas pemerintah daerah dalam rangka peningkatan fungsi pelayanan publik bagi setiap pemerintah daerah. Kondisi di atas disebabkan karena banyak dari karakter pelayanan publik yang dijalankan pemerintah, sebenarnya tidak mugkin dipagari secara teritorial – administratif, sebagai contohnya adalah pengelolaan DAS. Hal yang sama juga terjadi dalam konsteks hubungan antar daerah (Pratikno, 2007). Padahal hubungan daerah memberikan dampak yang penting untuk daerah itu sendiri. Berikut beberapa keuntungan ketika terjadi hubungan yang baik antar daerah:

    Pertama, akan mendukung sinergitas antar daerah, seperti: kerjasama dalam penyediaan pelayanan publik, kerjasama pengembangan ekonomi, dan kerjasama pengelolaan lingkungan.

    Kedua, memperkuat bargaining terhadap pusat, hal ini didasari oleh faktor: kebijakan pemerintah pusat mempengaruhi kapasitas daerah, kebijakan pemerintah pusat mempersempit otonomi daerah.

    Ketiga, menjadi forum problem solving dan penciptaan opportunity structure untuk pengembangan daerah, bahwa kerjasama yang kuat antar daerah otonom dan memiliki bargaining position yang kuat bukan untuk menghimpun kekuatan baru untuk menghadapi kekuatan lain, tapi untuk membangun koordinasi dan kolaborasi yang efektif bersama. (William D Coleman dan Anthony pearl, 1999 dalam Pratikno, 2007).

    Menurut Ruhyanto dan Hanif dalam Pratikno (2007), bukan perkara yang mudah menggeser paradigma berorganissi, dari organisasi rasional, yang menekankan pada sistem hirarki dan kekuatan regulasi, ke arah intergovernmental networks. Kegagalan seringkali terjadi dikarenakan sulitnya merealisasikan tindakan kolektive (collective actions) untuk memunculkan tujuan bersama (common purpose) dan untuk mengatasi ancaman bersama (common threats). Kegagalan mewujudkan faktor tersebut di atas disinyalir karena kurangnya insentif dan besarnya hambatan dalam melakukan tindakan kolective, disamping juga tujuan kerjasama yang kabur,tidak jelas, tidak menarik juga tiadanya aktor kunci di daerah erta minimnya informasi penting.

    Dalam perjalanannya, intergovernmental networks menuntut aktor aktor yang terlibat didalamnya untuk menjalankan strategi ke dalam (game manajemen) dan strategi keluar (networks structure). Bagaimana membangun kesadaran bersama akan kebutuhan kerjasama antar daerah dilakukan, dijalankan dalam mekanisme (game manajemen) sedangkan proses tersebut nantinya dibarengi dengan menjalankan strategi keluar (networks structure) seperti aturan atau tatanan yang disepakati bersama dalam jejaring. Dengan adanya kesepakatan yang sudah terbangun, aktor – aktor yang ada dapat merumuskan bersama : strategi pencapaian, pembagian peran, manfaat, tanggung jawab dari masing masing aktor yang terlibat. Serta yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana monitoring dan evaluasi dijalankan agar networks yang terbangun tetap on the track dan relevan bagi semua pihak (Pratikno, 2007).

    Ketika networks sudah terbangun, tantangan selanjutnya adalah bagaimana strategi dalam mengelola networks tersebut. Salah satu pendekatan yang paling mengemuka adalah pendekatan jaringan (networking). Pendekatan Jaringan mendasarkan pada asumsi bahwa relasi para aktor itu bersifat saling tergantung satu sama lain (interdependence). Dalam makna yang lebih operasional, aktor tidak bakal mampu mencapai tujuan-tujuannya tanpa menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang dimiliki oleh aktor lain. Dengan kata lain hubungan ini menghendaki adanya pertukaran sumberdaya-sumberdaya yang ada dalam jaringan (Rhodes dan Marsh, 1992; Rodes, 1997 dalam Pratikno, 2008). Pola jaringan ini semakin lama akan semakin menjadi kompleks jika dilihat dari sumberdaya yang ditukar dan daya tawar para aktornya.

    Selanjut Pratikno (2007) menjelaskan bahwa pelaksanaan collective action perlu dilandasi dengan pondasi yang kokoh dibalut kesadaran berbagi dalam hal informasi atau pengalaman, keuntungan serta beban. Diharapkan dengan adanya sharing tersebut kerjasama yang dibangun bisa solid. Yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana merubah kesadaran yang sudah terbangun menjadi aksi bersama dengan dukungan kelembagaan yang kompatibel.

    Manajemen Jaringan mencoba menjawab bagaimana mengelola jaringan ini. Menurut Kickert et. al. (1999) manajemen jaringan (Network Management) adalah metode untuk mencapai tujuan dengan melakukan pemecahan masalah bersama-sama melalui pengembangan strategi kerjasama dalam kebijakan jaringan dimana dalam manajemen jaringan hubungan antar actor atau individu berkembang, dan terdapat ketergantungan antar aktor. Manajemen Jaringan juga dapat dilihat sebagai tindakan para aktor untuk saling menyesuaikan tujuan yang akan dicapai. Sebagai langkah untuk menyelesaikan atau mencari pemecahan masalah dalam hubungannya didalam organisasi.

    Kata kunci dalam strategi manajemen jaringan adalah bagaimana membuat para aktor melakukan kerjasama untuk mencapai hasil-hasil yang diharapkan. Akan tetapi hal ini tidak selamanya mudah. Setidaknya ada dua cara atau strategi dalam menerapkan Network Management yaitu Game Management dan Network Structuring.

    Game Management merupakan “an ongoing, sequentaial chain of (strategic) action between different players (actors), governed by the player’s perception and by existing formal and informal rules, which develop around issues or decisions in which the actor are interested (Klijn dan Teisman, 1999 dalam Pratikno, 2008). Tujuannya adalah untuk menyatukan persepsi para aktor dan menyelesaikan persoalan-persoalan hubungan organisasional antar pelaku jaringan. Struktur dan konstelasi dalam jaringan bersifat given (Klijn dan Koppenjan, 2000:141).

    Network Structuring (NS) memfokuskan kepada upaya mengubah struktur jaringan. Dengan membangun asumsi karakteristik kelembagaan jaringan akan mempengaruhi dan bahkan menentukan peluang-peluang bagi kerjasama antar aktor (Klijn dan Koppenjan, 2000). Tujuannya adalah mengubah karakteristik kelembagaan jaringan. Berbeda dengan Game Management yang mengembangkan strategi-strategi dalam level pembangunan interaksi antar aktor, strategi-strategi dalam Network Structuring dimaksudkan untuk membuka ruang dan memfasilitasi berlangsungnya proses-proses kerjasama untuk jejaring.

    Tabel 1.

    Level/Strategi Persepsi/Interpretasi Aktor/Fasilitas Institusi/Norma
    Game Management Coventating: Mengeksplorasi persamaan dan perbedaan persepsi antar aktor, dan menjajagi  untuk menselaraskan tujuan Selective (de) activation:

    Memobilisasi kekuatan aktor yang miskin sumberdaya dan medemobilisasi peran aktor yang mendominasi sumberdaya

    Aranging: Membangun, menjaga, dan mengubah format relasi jangka pendek yang bisa mendorong interaksi dalam kelompok
    Network Structuring Reframing: Mengubah persepsi para aktor dalam jaringan yang akan mengkerangkai aktor dalam menentukan nilai apa yang dikedepankan Network (de) activation: Melibatkan aktor-aktor baru atau mengubah posisi dari aktor yang ada; Memobilisasi koalisi-koalisi baru Reconstitutionalism: Mengubah kebijakan, aturan dan sumberdaya dalam jaringan secara fundamental

    Sumber: Diolah dari Klijn dan Teisman (1999) dalam Pratikno (2008)

    Meskipun interdependensi dan pertukaran ini memungkinkan bekerjasama, namun dalam praktiknya hal ini tidak serta merta terjadi (O’tolle; 1997; Provan dan Sebastian, 1998 dalam Pratikno, 2008). Untuk itu diperlukan mekanisme permainan (game management). Game yang dimaksud adalah upaya politisasi dan negosiasi untuk membentuk dan mengubah konstelasi relasional antar aktor dalam jaringan (Jarillo, 1998 dalam Pratikno, 2008).

    Selanjutnya kerangka kerjasama antar daerah yang dibangun haruslah menerapkan prinsip prinsp : kemitraan sejajar, sinergis, saling menguntungkan, bebasis kebutuhan, partisipatif, fleksibel, efektif-efisien, akuntabel dan berkelanjutan. Elemen lain yang tak kalah pentingnya dalam kerjasama antar daerah adalah pemilihan format benrjasama yang akan dipilih. Menurut Sukmajati, Kurniadi dan Ruhyanto dalam pratikno (2007) ada tiga macam bentuk format kerjasama yang bisa dipilih yaitu : Lembaga Kerjasama, Forum Koordinasi dan Badan Usaha Bersama. Sumber pembiayaan sebagai salah satu motor penting untuk menjalankan roda kerjasama antar daerah bisa bisa digali dari iuran anggota, bantuan pemerintah pusat, lembaga donor, sponsor.

    Intergovernmental Networks antara kebutuhan atau pilihan?

    Data dari yang dilansir situs resmi BPDAS Solo, Daerah Aliran Sungai (DAS) Solo terbentang dari hulu dimulai dari waduk wonogiri mengalir melewati Kab. Wonogiri –> Kab. KLaten –> Kab. Kab. Sukoharjo –> Kab. Karanganyar –> Kab. Sragen –> Kab. Ngawi –> Kab. Bojonegoro –> Kab. Lamongan –> berakhir di Kab. Gresik lalu masuk ke laut, menurut Instruksi MENHUT Nomor : INS.3/Menhut-II/2009, Tentang Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai serta SE Dirjen RLPS No : SE.02/V-Set/2009. Terdapat delapan belas pemerintah daerah yang terdiri dari empat belas kabupaten, dua kota dan dua propinsi yaitu Propinsi Jawa Tengah dan Propinsi Jawa Timur serta pemerintah pusat yang direpresentasikan oleh Balai Pengelolaan DAS Solo sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementrian Kehutanan.

    Undang-Undang RI No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, menyebutkan bahwa penyelenggaraan kehutanan yang bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat adalah dengan meningkatkan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) dan mempertahankan kecukupan hutan minimal 30 % dari luas DAS dengan sebaran proporsional.

    Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Indonesia ini merupakan perwujudan dari amanah Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008 – 2009 dimana salah satu programnya adalah Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan sasarannya adalah mengurangi banjir,longsor, kekeringan dan pencemaran air (www.dephut.go.id).

    Menurut Arianto dan Gunawan (2005) sebagai sumber air yang penting ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan DAS yaitu :

    1. Memadukan pendekatan kelembagaan dan teknik di dalam melestarikan DAS. Komponen – kompononen tersebut saling mempengaruhi. Jika memungkinkan dibentuk sebuah lembaga pengelolaan bersama dari hulu hingga hilir. Lembaga ini bertugas menyusun,merencanakan dan memberikan rekomendasi pembangunan DAS bagi kepentingan bersama.
    2. Perencanaan DAS harus memiliki konsep perencanaan jangka panjang hingga 100 thn, disertai payung hukum yang jelas, sehingga memudahkan prioritas bagi perencanaan pembangunan dan perlindungan DAS di waktu mendatang
    3. Memanfaatkan teknologi dan informasi untuk mendukung terciptanya perencanaan yang valid.

    Saat ini pengelolaan DAS Solo semakin rumit karena tidak semua pemerintah daerah yang ada dalam satuan DAS belum semua memahami konsep pengelolaan DAS yang berbasis ekosistem dan lintas batas administrasi. Prioritas menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga akan menyebabkan konsep pengelolaan DAS terpadu yang mementingkan pelestarian ekosistem akan terabaikan karena penggunaan sumberdaya alam DAS yang tidak proporsional dan rasional.

    Selama ini, hampir semua instansi kabupaten/kota bahkan propinsi sudah memiliki perencanaan terkait pengelolaan DAS, namun semua itu disusun dalam lingkup skala kewilayahan administrasi. Begitu juga implementasi dari perencanaan dalam bentuk kegiatan terkait dengan DAS dilakukan secara sporadis, kabupaten,kota, propinsi,  masyarakat bahkan Balai Pengelolaan DAS,PU,Jasa Tirta  semua cenderung dilakukan secara sendiri sendiri, berdasarkan lokus yang sempit dan terbatas kewilayahan. Gampang ditebak, apabila suatu kegiatan dilakukan dengan tidak terintegrasi padahal lokus kegiatan merupakan suatu sistem, maka hasilnya tidak akan optimal bahkan cenderung minimal.

    Balai pengelolaan DAS Solo, sebagai lembaga yang diamanahi mengelola DAS harus berani mengambil inisiatif memprakarsai, menggandeng dan merangkul semua stakeholder yang terkait dengan pengelolaan DAS. Bukan memposisikan sebagai perwakilan pusat, namun lebih sebagai mitra sejajar dengan aktor aktor yang lain seperti : Balai Besar Wilayah Sungai Solo, Dinas Kehutanan serta Bappeda Propinsi Jawa tengah maupun Jawa Timur, Kabupaten/Kota Dalam DAS, Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli terhadap lingkungan dan DAS, Akademisi,Perum Jasa Tirta, serta semua industri yang mempergunakan Resources dari DAS baik langsung maupun tidak langsung.

    Harus dibangun pemahaman bersama bahwa pengelolaan DAS Solo merupakan tanggung jawab bersama dan akan memberikan manfaat untuk semua. Proses ini harus dilalui walaupun bisa memakan waktu yang lama, namun ini sebagai fondasi bagi langkah selanjutnya dalam membangun suatu jejaring yang solid dan kuat. Strategi yang bisa ditempuh adalah dengan melalui tahapan Game Management, yaitu menyamakan persepsi dan mereduksi perbedaan antar aktor yang ada dalam ekosistem DAS Solo. Hasil penyamaan persepsi nantinya akan menghasilkan suatu rumusan tujuan dari jejaring yang akan dibuat. Selama proses tersebut berlangsung bisa menghasilkan kesepakatan kesepakatan yang bisa dituangkan dalam aturan atau norma bersama yang mengikat dalam jejaring tersebut sekaligus sebagai bentuk proses Networks Structuring. Reposisi berbagai macam aktor dalam jejaring juga sebagai bagian dari bentuk bagaimana jejaring bisa mengakomodir aktor aktor baru yang mungkin akan terlibat maupun keluar dalam jejaring.

    Bahwa tidak dapat dipungkiri, tantangan terbesar dalam mewujudkan suatu bentuk kerjasama adalah egosektoral yang masih kuat masing masing aktor, untuk itu maka kemitraan yang sejajar/ berperan setara harus menjadi pilihan pertama, membangun komitmen bersama bahwa jejaring dan bekerja sama akan lebih menghasilkan optimal dibanding bekerja sendiri sendiri. DAS Solo harus dimaknai sebagai suatu resources bagi semua aktor, betapapun derajat manfaat bagi semua aktor berbeda beda. Apabila hal ini terbentuk maka jejaring merupakan suatu kebutuhan bukan lagi suatu pilihan bahkan keterpaksaan. Dalam memperkuat jejaring, rasa memiliki harus ditanam pada semua aktor, dan bukan menganggap sekedar kerjasama saja namun merupakan bentuk entitas politik (Pratikno, 2007). Bagaimana jejaring bisa menyesuaikan dengan kondisi yang dinamis maka diperlukan fleksibilitas yang tinggi, hal ini bukan berarti mengurangi kepatuhan dan sikap seenaknya pada kesepakatan yang dibuat. Kekuatan dan kelanggengan jejaring bisa dicapai apabila networks yang terbangun mendapat dukungan tidak saja dari aktor yang ada di dalamnya namun oleh DPR Kabupaten/Propinsi, Bupati/Walikota/Gubernur maupun masyarakat dalam DAS Solo. Dukungan ini setidaknya bisa menjamin keberlangsungan dan kelanggengan jejaring kerjasama yang dibentuk tidak akan mudah bubar walaupun mengalami banyak pergantian eksekutif maupun legislatif. Sebagai ilustrasi bagaimana strategi game dijalankan dengan disertai networks structuring,dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

    Bentuk kerjasama dalam pengelolaan DAS Solo ternyata sudah pernah dicoba dengan lahirnya Forum Peduli DAS Solo pada tahun 2002 yang dibidani oleh Balai Pengelolaan DAS Solo. Namun tidak berhasil, dikarenakan karena forum hanya “berisikan segelintir” aktor yang terkait dengan pengelolaan DAS Solo, bentuk relasi hubungan dalam forum antar aktor tidak bersifat sejajar namun lebih didominasi oleh BPDAS Solo, hal ini bisa dimengerti karena sebagai penyandang dana sekaligus sangat berkepentingan karena merupakan tugas pokok dan fungsinya. Diabaikannya prinsip prinsip intergovernmental networks serta tiadanya proses game manajemen dan networks structuring mengakibatkan Forum Peduli DAS Solo tidak menemui sasaran dan tujuan.

    Revitalisasi,Restrukturisasi atau bahkan reformasi Forum Peduli DAS Solo bisa menjadi alternatif untuk memberdayakan sekaligus mengoptimalkan peran Forum Peduli DAS Solo sebagai sebuah wadah bagi aktor aktor yang memiliki atensi dan care terhadap pengelolaan DAS Solo agar menjadi lebih baik. Mengundang lebih banyak aktor untuk berpartisipasi sekaligus merapatkan barisan dalam forum peduli DAS Solo, atau membentuk sebuah wadah baru yang lebih mengedepankan prinsip bekerja bersama, berperan setara, atas dasar sukarela tanpa paksaan namun didasari komitmen bersama atas manfaat yang akan diperoleh maupun kerugian yang diterima apabila pengelolaan DAS Solo dilakukan dengan cara jejaring kerja.

    Epilog

    Air mempunyai peranan yang sangat penting bagi kelangsungan makhluk hidup di bumi, namun kian hari keberadaanya semakin langka. Terjadi pergeseran makna dari semula air merupakan barang publik menjadi barang privat yang mempunyai nilai ekonomi yaitu bernilai beli dan jual. Pengelolaan Air sebagai salah satu tujuan pengelolaan DAS menjadi sangat penting agar ketersediaanya selalu ada untuk makhluk hidup dalam beraktifitas. Pengelolaan Air dalam satu kesatuan pengelolaan DAS, dipandang sebagai satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan hanya karena adanya batas batas administrasi, sektor ataupun wilayah yang kesemuanya itu adalah batas buatan manusia.

    DAS sebagai suatu ekosistem, memiliki batas alamiah tersendiri yang unik dan sistemik. Sebagai suatu sistem, maka proses ataupun siklus yang ada di dalamnya saling terkait satu dengan yang lainnya, tidak bisa berdiri sendiri sendiri ataupun dibagi. Untuk itu DAS sebagai satu kesatuan sistem memerlukan manajemen yang satu pula. Semua produk perencanaan di tiap tiap elemen aktor dalam DAS merupakan derivat atau turunan dari perencanaan bersama yang dirumuskan bersama dalam wadah intergovernmental networks yang memiliki kesepahaman bersama, untuk melakukan aksi bersama, dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah dibuat secara bersama pula. Penguatan internal jejaring dengan game managemen serta memperkokoh structure jejaring dengan perekat nilai nilai yang disepakati dan ditaati oleh semua aktor dalam jejaring. Dalam jejaring yang sudah dibangun bisa melahirkan “One river one manajemen”

    One river one manajemen” merupakan pendekatan yang paling ideal bagi tercapainya pengelolaan DAS yang komprehensif dan menganut prinsip sustainable. Wadah organisasi bersama bukan untuk mengungkung birokrasi menjadi ekslusive, namun hanyalah media atau alat menyatukan sistem alami dari DAS. Sebagai suatu sistem, maka pencapaian hasil sangat ditentukan oleh faktor yang paling minimum dalam sistem tersebut. Hal ini mengandung maksud, bahwa semua aktor yang terlibat dalam sistem tidak ada yang mendominasi ataupun mengungguli dari yang lain, namun harus saling bersinergi, kesejajaran dalam kemitraan, aktor yang kelebihan “daya” sadar diri untuk menutupi dan membantu kekurangan “daya” dari aktor yang lemah.

    Sumber Pustaka

    Arianto,Arief dan Gunawan,Dodo 2005, Tinjauan Sumber Daya Air dan Iklim di Indonesia: MENJINAKAN LIBERALISME;Revitalisasi Sektor Pertanian dan Kehutanan.

    Chalid, Pheni, 2005, OTONOMI DAERAH, Masalah Pemberdayaan dan Konflik

    Kickert, Walter J.M., Erik-Hans Klijn, dan Joop F.M. Koppenjan, 1997, MANAGING COMPLEX NETWORK, Sage Publication Ltd., London

    Nurcholis, Hanif, 2007, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah

    Pratikno, 2007, KERJASAMA ANTAR DAERAH: Kompleksitas dan Tawaran Format Kelembagaan

    Pratikno, 2008, MANAJEMEN JARINGAN DALAM PERSPEKTIF STRUKTURISASI, Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik @ Magister Admnistrasi Publik UGM, Volume 12 Nomor 1 (Mei 2008)

    Ruhyanto, Arie., Hanif Hasrul, 2007 Kerjasama antar daerah sebagai jejaring Interorganisasional

    www.dephut.go.id

    www.bpdassolo.net

  • Pendahuluan

    Tulisan ini mendiskusikan salah satu kebijakan pemerintah dalam mengelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN), melalui privatisasi agar mendatangkan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia serta bagaimana pengelolaan BUMN bisa meningkatkan kinerja, eksis dan mampu bersaing di pasar global. Selama ini, perdebatan terkait dengan profesionalisme dan kemandirian BUMN belum menemukan ujungnya dan belum menghasilkan sebuah kebijakan yang bisa menjawab tantangan tersebut. Selanjutnya, diskusi akan difokuskan pada aspek kontribusi BUMN pada pembiayaan negara serta pada bagian akhir tulisan ini memfokuskan pada gagasan untuk perbaikan yang coba ditawarkan.

    Di banyak negara, pengelolaan BUMN menjadi perhatian penting para pembuat kebijakan ekonomi maupun fiskal dalam rangka peningkatan sumber-sumber pendapatan negara serta peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat dan yang tak kalah pentingnya adalah peningkatan pendapatan masyarakat. Di Indonesia, isu pengelolaan BUMN yang buruk sangat menonjol dan selalu dikaitkan dengan isu yang lain seperti : rendahnya kinerja dan produktifitas, buruknya pelayanan publik, terjadinya korupsi, dijadikan sapi perah oleh kelompok atau golongan politik tertentu.

    Konsep privatisasi menguat seiring dengan meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah Savas (1982; 1-4) dalam Kuncoro (2010) menyebutkan ada lima faktor pendorong yang melatarbelakangi merosotnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kelima faktor tersebut adalah : (1) terlalu dominannya pemerintah; (2) tingginya praktik monopoli di sektor sektor publik; (3) struktur kelembagaan pemerintah yang terlalu besar; (4) tidak efisiennya kinerja pemerintah atau borosnya pengeluaran pemerintah terhadap anggaran negara; (5) tidak adilnya pemerintah terhadap masyarakat. Dalam kondisi demikian menurut Savas, privatisasi merupakan alternatif kebijakan yang dapat memulihkan sikap sinis dan skeptis masyarakat terhadap buruknya birokrasi pemerintah.

    Keberhasilan privatisasi yang digagas oleh Margareth Thatcher, perdana menteri Inggris pada tahun 1980 – 1988 lebih dari 40% sektor publik dikonversi dari perusahaan “plat merah” menjadi perusahaan “plat kuning”. Hasil dari proses menjual saham yang mencapai 5.000 juta pounds menjadikan proses privatisasi dilirik dan diikuti oleh lebih dari 100 negara.

    Sejarah Privatisasi di Indonesia

    Semenjak terbelit krisis ekonomi tahun 1997, pemerintah mengalami defisit anggaran dalam membiayai negara. Salah satu upaya yang ditempuh pemerintah adalah dengan melakukan privatisasi BUMN. Di sisi lain, tujuan awal didirikannya BUMN adalah bersifat ekonomi dan sosial. Sektor-sektor bisnis yang strategis diharapkan tidak jatuh ke pihak-pihak tertentu, serta yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti tambang, listrik, minyak seyogyanya dikuasai oleh BUMN. Dengan adanya BUMN diharapkan dapat terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat.  Tujuan BUMN yang bersifat sosial antara lain dapat dicapai melalui penciptaan lapangan kerja serta upaya untuk membangkitkan perekonomian negara. Dalam kalimat yang sederhana, BUMN seharusnya dapat menjadi salah satu pilar sumber negara dalam membiayai agenda pembangunan. Namun dalam perjalanannya akibat kesalahan dalam pengelolaaan, BUMN justru menggerogoti keuangan negara, ditunjukkan dengan biaya yang cukup besar, negara membiayai restrukturisasi sejumlah perusahaan yang dinilai tidak sehat seperti terlihat pada Tabel 1.

    Di Indonesia, Pemerintah baru sejak 1988 memberlakukan upaya privatisasi secara bertahap yakni dengan dikeluarkannya Inpres No 5 (oktober 1998), tiga keputusan menteri keuangan (740/KMK.00/1989; 74/KMK/.99/1989; 1232/KMK.013/1989) dan surat edaran S-648/MK013/1990. Dimulai dengan menetapkan standar kesehatan BUMN yang mencakup profitabilitas, likuiditas dan solvabilitas untuk merangking BUMN saat itu dengan kategori : sangat sehat, sehat, kurang sehat dan tidak sehat. Kriteria kesehatan finansial dan macam barang dan jasa yang disediakan oleh BUMN digunakan sebagai kriteria untuk menentukan pilihan restrukturisasi BUMN, yaitu mengubah status hukum, menjual saham di bursa saham, penggantian saham secara langsung, konsolidasi dan merger, menjual perusahaan kepada pihak ketiga, melakukan patungan atau likuidasi (Kuncoro, 2010).

    Dalam praktiknya, di Indonesia secara garis besar dapat digolongkan dalam dua gelombang privatisasi (Abeng, 2001). Pada gelombang pertama, privatisasi berjalan lambat. Tanri Abeng sebagai Meneg BUMN kala itu menyadari betapa tidak mudahnya menjual BUMN. Terdapat empat alasan : pertama, karena investor asing dan investror dalam negeri menarik investasi mereka dari Indonesia dan memindahkannya ke luar negeri. Akibatnya, pemerintah kesulitan dalam mencari investor yang mau membeli BUMN yang hendak diprivatisasi. Kedua, kurangnya kesempatan untuk mempromosikan program privatisasi ke luar negeri akibat beban kerja yang harus ditanggung Meneg BUMN beserta para deputynya dalam menyusun kementrian baru baru dan melaksanakan program reformasi. Ketiga, adanya resistensi terhadap privatisasi dari para manajer BUMN dan kelompok – kelompok yang berkepentingan yang ingin terus menginginkan kontrol negara atas BUMN yang hendak diprivatisasi. Keempat, para lawan politik presiden Habibie memanfaatkan isu privatisasi sebagai alat politik untuk menjatuhkan legitimasi terhadap pemerintahannya serta memperkuat posisi politik mereka untuk kepentingan pemilu.

    Dalam program privatisasi gelombang pertama sampai dengan akhir maret 1999, pemerintah hanya mampu mendapatkan 394 juta dolar AS jauh lebih rendah dari target awal sebesar 1,5 miliar dolar AS. Pada akhir bulan April pemerintah berhasil meningkatkan pendapatan dari privatisasi sebesar 1 miliar dolar AS yang berasal dari penjualan kedua indofood, telkom dan pelindo II. Sementara gelombang kedua reformasi BUMN di Indonesia mengikuti tiga strategi privatisasi, yaitu : pertama, privatisasi segera. Pendekatan ini merupakan dorongan dari IMF, Bank Dunia dan ADB dengan menjual aset aset BUMN dengan tujuan memperoleh peningkatan harga jual aset aset BUMN setinggi mungkin melalui tender. Kedua, restrukturisasi sebelum privatisasi. Ketiga, restrukturisasi dan privatisasi secara paralel. Memprioritaskan usaha restrukturisasi dan privatisasi untuk memperoleh peningkatan harga jual secepat mungkin.

    Kontribusi privatisasi terhadap pendapatan negara.

    Tujuan awal privatisasi diharapkan agar BUMN dapat meningkatkan daya saing dan efisiensi yang selanjutnya mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, privatisasi yang dilakukan pemerintah saat ini bukan dalam tujuan diatas, melainkan untuk menutup defisit APBN. Hal ini disebabkan karena sektor-sektor penerimaan dan pembiayaan lainnya tidak mencukupi dalam keseimbangan anggaran yang telah ditetapkan (Ika dan Samosir, 2002).

    Kontribusi hasil privatisasi BUMN selama tahun 2005 – 2011 terhadap APBN, menurut data pokok APBN 2005 – 2011 yang dirilis Departemen Keuangan, terkumpul dana sebanyak Rp 5,5 T dari hasil memprivatisasi beberapa perusahaan, yang dilakukan melalui IPO, strategic sales (SS), private placement, secondary offering (SO), dan employee management buy out (EMBO). Sementara itu dalam tahun 2010, penerimaan privatisasi diperkirakan mencapai Rp 1,2 triliun.

    Hasil privatisasi selain diperuntukkan guna menutup defisit anggaran serta diperuntukkan untuk merestrukturisasi BUMN yang bersangkutan. Pada tahun 2005, tidak ada penerimaan pembiayaan yang berasal dari privatisasi, tahun 2006 sebesar Rp2,4 triliun yang berasal dari privatisasi PT Perusahaan Gas Negara (PT PGN), tahun 2007 sebesar Rp 3,0 triliun yang berasal dari privatisasi Bank BNI. Sementara itu, pada tahun 2008 Pemerintah menyetujui program privatisasi terhadap 44 BUMN, yang antara lain bergerak pada sektor pekerjaan umum, perkebunan, industri dan keuangan. Dari jumlah ini, sebanyak 38 perusahaan dengan kepemilikan negara mayoritas dan 6 perusahaan dengan kepemilikan negara minoritas. Namun, karena kondisi pasar keuangan yang tidak kondusif, program privatisasi pada tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan. Realisasi penerimaan privatisasi pada tahun 2008 sebesar Rp 82,3 miliar yang berasal dari penutupan saldo privatisasi Bank BNI tahun 2007.

    Tabel 1. Rasio Data Privatisasi, Laba dan PMN terhadap Pendapatan Negara 2005 – 2010

    Tahun 2005 2006 2007 2008 2009 2010
    Total Pendapatan Negara & Hibah 495 T 638 T 708 T 982 T 849 T 992 T
    Nilai Privatisasi - 2,4 T 3,0 T 0,082 T - 1,2 T *
    Laba BUMN 12,8 T 21,5 T 23,2 T 29,1 T 26,0 T 29,5 T
    PMN (Penyertaan Modal Negara) 5,2 T 2 T 2,7 T 2,5 T 10, 7 T 6 T

    Sumber : Diolah dari Nota Keuangan Tahun 2011. *) Rencana Penerimaan

    Penerimaan Negara dari BUMN selain dari privatisasi dan Pajak, juga bersumber dari laba BUMN yang disetor ke negara. Dari tahun 2005 sampai tahun 2010, Laba BUMN menghasilkan 142,1 trilyun Rupiah dan apabila digabungkan dengan penerimaan negara dari privatisasi selama kurun waktu lima tahun terakhir adalah sebesar 157,6 trilyun rupiah. Sementara total pendapatan negara dan hibah selama kurun waktu lima tahun terakhir adalah 4.664 trilyun rupiah. Dapat dikatakan bahwa kontribusi keberadaan BUMN terhadap pendapatan negara selama 5 tahun terakhir masih sangat rendah, yaitu sebesar 3,2% dari total pendapatan negara (sektor penerimaan dari pajak belum terhitung).

    Disisi lain, pada saat bersamaan pemerintah juga menggelontorkan dana untuk perusahaan negara (BUMN) dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) dengan total 29,1 trilyun rupiah. Penyuntikan anggaran melalui mekanisme PMN dimaksudkan untuk menempatkan negara dengan kepemilikan saham selain itu juga diperuntukan untuk merestrukturisasi BUMN melalui Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA).

    Kemampuan perusahaan negara dalam menyokong perekonomian nasional tergantung dari kinerjanya. Menurut data yang dirilis oleh Kementrian BUMN melalui situs resminya (www.BUMN.go.id) selama 5 tahun terakhir perkembangan kinerja BUMN dapat dilihat dari tabel 2 di bawah ini.

    Tabel 2. Kinerja BUMN dilihat dari Aset dan laba bersih selama 2005 – 2009 (dalam juta).

    Tahun Aset Pertumbuhan Aset Laba Bersih Return on Aset
    2005 1,308,888,494 - 42,349,996 3.24
    2006 1,406,691,513 7,5%/thn 29,172,478 2.07
    2007 1,725,183,041 22,6%/thn 70,705,433 4.10
    2008 1,977,634,197 14,6%/thn 78,438,256 3.97
    2009 2,234,000,000 13,0%/thn 88,000,000 3.94
    Total 8,652,397,245 57,7% 308,666,164 17.31
    Rerata 1,730,479,449 11,5%/thn 61,733,233 3.46

    Terlihat pada Tabel 2 diatas, bahwa selama 5 tahun rata tata laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan negara sebanyak 61,7 trilyun rupiah atau hanya 3,46% dari aset yang dimiliki, sedangkan pertumbuhan peningkatan aset rata rata sebanyak 11,5%/thn.

    Dari kedua tabel diatas, terlihat jelas bahwa kontribusi perusahaan negara terhadap pendapatan negara dibawah 10%, yaitu hanya 3,2% dari total pendapatan negara. Hasil privatisasi dari perusahaan hanya menghasilkan sedikit tambahan bagi pendapatan negara (5,5  trilyun rupiah), karena sebagian besar perusahaan dijual dengan harga yang begitu murah. Alasan yang paling sering dikemukakan kenapa dijual murah karena kondisi yang tidak sehat serta dipertimbangkan dari pada membebani keuangan negara dengan ongkos perbaikan yang lebih mahal.

    Dwijowidjoto (2003) berpendapat bahwa strategi privatisasi yang ideal adalah dimulai dengan restrukturisasi, profitisasi baru privatisasi. Jika yang ada BUMN kurus kurus, maka ketika dijual harganya jelas murah. Tetapi jika sudah disehatkan (atau paling tidak setengah sehat atau setengah gemuk) maka harga jualnya akan meningkat.

    Melihat kinerja yang demikian rendah, dengan melihat indikator laba yang disetor ke negara ditunjukkan dengan nilai rata rata ROA yang hanya 3,46% per tahun selama 5 tahun terakhir, patut dimengerti apabila sumbangsih perusahaan negara masih jauh dari harapan. Pertanyaan yang muncul adalah kenapa hal ini bisa terjadi ?

    Menuju BUMN yang mandiri dan profesional

    Adalah Bank Dunia dan IMF yang menyarankan kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan privatisasi dengan beberapa alasan. Penelitian Bank Dunia dalam Dwijowijoto (2003) menyatakan bahwa tidak mungkin birokrat menjalankan bisnis dengan baik. Bureacrats typically perform poorly in business,not because they are incompetent,but because they face contradictory goals and perverse inventives that can distract and discourage even very and dedicated public. Disebabkan karena birokrat memiliki misi melayani secara adil, tidak mungkin bisa menjalankan bisnis yang memiliki sifat diskriminatif yaitu melayani yang mampu membayar saja. Akibat selanjutnya adalah, memandang BUMN sebagai beban dari pemerintah dan masyarakat dari pada sebagai kebaikan. Sifat BUMN biasanya memegang bisnis yang bersifat monopoli, sedangkan monopoli dekat dengan sifat korupsi, kolusi dan nepotisme. Monopoli juga dipandang berjauhan dan berseberangan dengan sifat transparansi dan akuntabilitas, dua hal yang menjadi syarat mutlak good coorporate governance.

    Pendapat dari IMF dan Bank Dunia diatas dapat dimengerti namun tidak sepenuhnya benar, berkaca dari Singapura yang memandang bahwa kata kunci pengelolaan BUMN yang baik bukan pada privatisasi melainkan profesionalisasi. Eksekutif perusahaan BUMN di Singapura tidak pernah dipanggil DPR ataupun menteri untuk tujuan yang tidak jelas. Hal ini sangat berbeda jauh dengan di Indonesia. Kumorotomo (1996) melihat bahwa sebagai perusahaan publik, BUMN didirikan dengan sebuah mission sacre sesuai dengan maksud pasal 33 UUD 1945, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Adalah kekeliruan besar apabila negara membiarkan sebuah perusahaan swasta menguasai sumber-sumber daya alam di tanah air secara tidak terbatas, sebab tidak sesuai dengan cita cita konstitusi. Penguasaan natural resources dalam hal ini juga berkenaan dengan alat alat produksi terutama dalam jenis jenis kebutuhan dasar masyarakat. Maka sudah sepantasnya apabila penguasaan sumber daya alam dan alat alat produksi yang vital bagi masyarakat diberikan kepada perusahaan perusahaan negara atau BUMN. Disinilah letaknya dasar keyakinan bahwa monopoli oleh BUMN merupakan sesuatu yang wajar apabila dikelola oleh BUMN itu memang menguasai hajat hidup orang banyak. Dapat dikatakan bahwa monopoli oleh BUMN merupakan monopoli yang syah (legitimate monopoly), dengan syarat bahwa bidang bidang usaha itu benar benar digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

    Menurut Kuncoro (2010), bahwa ada enam permasalahan mendasar BUMN di Indonesia yaitu pertama, masih kuatnya intervensi birokrasi dan politisi yang merugikan dan menurunkan kinerja BUMN; kedua, daya saing BUMN masih rendah akibat fasilitasi produksi yang tua dan tidak efisien; ketiga, keterbatasan pendanaan untuk pengembangan usaha; keempat, KKN yang masih terjadi di sebagian BUMN; kelima, masih adanya BUMN yang dipimpin oleh direksi/komisaris yang tidak profesional, tidak kompeten dan diangkat hanya karena faktor kepentingan politik; keenam,masih kurangnya sinergi antar BUMN.

    Bagaimana membuat BUMN menjadi independen, terbebas dari pengaruh dan campur tangan birokrasi sudah menjadi komitmen kementrian BUMN. Hal ini terlihat dari agenda merubah strategi pengelolaan BUMN yang berstruktur birokrasi menjadi korporasi. Pendekatan ini sangatlah wajar, dikarenakan  pembentukan holding BUMN adalah penghilangan kepentingan politik dari kegiatan usaha BUMN. Kepentingan politis seringkali menimbulkan ketidakefisienan dalam kegiatan BUMN. Seperti dikutip (www.Tempo.com) Dahlan Iskan selaku Bos baru di kementrian BUMN bahkan memangkas sebanyak 18 kewenangannya dalam beberapa hal dan sepenuhnya diberikan kepada komisaris dan direksi perusahaan, hal ini dimaksudkan untuk memperpendek arus birokrasi dan administrasi,sehingga nantinya BUMN semakin longgar dalan menjalankan dan mengembangkan usahanya.

    Dukungan faktor produksi yang tidak kompetitif dengan peralatan tua semakin menambah rendahnya daya saing perusahaan negara. Pemerintah lebih menghargai barang bekas dari luar negeri dibanding membeli barang serupa yang notabene hasil karya anak negeri. Kereta api yang sebenarnya bisa diproduksi oleh Industri Kereta Api (INKA), namun pemerintah lebih memilih mengimpor atau membeli barang bekas dari negara lain. Hal yang sama juga terjadi pada pesawat terbang, dengan mendatangkan pesawat yang belum jelas dari segi kualitasnya dan belum tentu cocok dengan kondisi di Indonesia dibandingkan dengan membeli pesawat dari PT Dirgantara Indonesia. Dalam sebuah kesempatan, direksi PT DI menyampaikan keluhan kepada pemerintah. Mereka tidak ingin dimanjakan, namun yang diharapkan adalah pemerintah mendukung kontinuitas order, sehingga mereka bisa tetap eksis. Faktor lain adanya aktifitas pemburu rente nampak jelas disini serta ulah birokrat yang tidak berani melawan kuasa asing, diperparah lagi dengan “tekanan” pihak asing yang tidak menghendaki negara indonesia menjadi mandiri.

    Kembali ke jalur yang benar

    Menurut Ika dan Samosir (2002), sebagaimana perusahaan pada umumnya, BUMN beroperasi menurut norma-norma bisnis yang tunduk pada Undang-undang Perseroan Terbatas dan berbagai aturan hukum dan perundangan lainnya yang berlaku di Indonesia. Selaku pemegang saham, pemerintah mestinya berkepentingan mendorong pengembangan usaha BUMN agar bisa memperoleh laba BUMN yang cukup besar serta kontribusi pajak yang dihasilkan. Kedua sumber pendapatan inilah yang masuk dari pintu penerimaan dalam menghitung penerimaan perpajakan dalam APBN. Sehingga diharapkan dengan mendorong BUMN menjadi lebih “berdaya” maka secara tidak langsung akan terjadi peningkatan jumlah laba yang dihasilkan begitupun jumlah penerimaan dari pajak BUMN juga akan meningkat, hingga akhirnya defisit pembiayaan dapat dihindari. Penerimaan pendapatan dari BUMN hanya sebagai penutup lubang APBN, namun sebenarnya bisa lebih diperuntukkan untuk program yang lebih prioritas seperti : pengentasan kemiskinan, pendidikan, pelayanan kesehatan. Program-program tersebut selama ini terkendala akibat keterbatasan ketersediaan pembiayaan.

    Logika ini mungkin hanya “reliable” bila perekonomian dalam keadaan nomal. Sementara dalam kondisi perekonomian yang sedang dilanda krisis, dimana ada tekanan APBN yang cukup berat yang mendorong pemerintah menetapkan anggaran defisit, maka pemerintah kemudian mengambil langkah taktis antara lain dengan cara menjual aset-aset yang dikuasai pemerintah. Secara prinsip manajemen, kebijakan privatisasi BUMN perlu dilakukan dengan tujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kompetitif. Sementara kebijakan privatisasi BUMN yang antara lain bertujuan menutup defisit APBN adalah konsep jangka pendek, dan misleading apabila dipaksakan untuk dijual murah di saat krisis.

    Sofyan Djalil (2008) berpendapat privatisasi akan menjadikan BUMN perusahaan yang transparan, ibarat rumah berjendela kaca, yang memungkinkan matahari bisa masuk dan membunuh kuman kuman di dalam secara alami. Bukankah matahari adalah disinfektan alami, sama seperti transparansi adalah dis KKN yang alami juga. Makna privatisasi tidak boleh sekedar menjual saham BUMN entah kemana asal membayar tinggi. Privatisasi dapat  berupa empat langkah. Pertama, profesionalisasi, yaitu menjadikan BUMN sebagai perusahaan profesional sebagaimana perusahaan swasta. Makna ini mempunyai beberapa konsekuensi, yaitu bahwa pemerintah dan publik (termasuk DPR dan Parpol) harus mendefinisikan BUMN sebagai business entity dan bukan lagi political entity, memungkinkan BUMN untuk bergerak secara leluasa, termasuk membentuk holding dalam rangka meningkatkan business value-nya, menjadikan pegawai BUMN sebagai pegawai perusahaan, dan bukan pegawai negeri, melarang BUMN mengerjakan hal hal yang di luar misi usahanya, melarang fihak di luar BUMN untuk mencampuri urusan usaha BUMN, dan menerapkan prinsip – prinsip good corporate governance. Kedua, mengundang profesional bisnis dari swasta atau di luar BUMN (dari dalam negeri maupun luar negeri) untuk menjadi profesional pengelola BUMN, untuk duduk dalam kursi : komisaris, direksi maupun manajer. Ketiga, melakukan kerjasama operasi dengan swasta atau KSO. Keempat, seperti yang dapat dilihat bersama,menjual saham kepada fihak lain.

    Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan menyebutkan, posisi total utang Pemerintah Indonesia per Juni 2011 sebesar 200,5 miliar dollar AS atau sekitar Rp 1.723,9 triliun (kompas.com). Di sisi lain, menurut data yang dilansir Kementrian BUMN, bahwa total aset 141 BUMN mencapai sekitar Rp2.505 triliun (antaranews.com). Mari berhitung sebentar, dengan asumsi pertumbuhan aset BUMN tiap tahun bisa mencapai 20%, dengan memakai hitungan sederhana maka pada tahun kelima, dengan menjual kepemilikan saham sebesar 49% ke publik dan hasil penjualan saham tadi akan dapat menutup seluruh utang, tidak sekedar menambal lubang yang bocor pada APBN (defisit) namun bisa memperkuat dan memberikan kontribusi nyata bagi pembiayaan pembangunan.

    Pada akhirnya, Dwidjowijoto mengusulkan bahwa privatisasi selain harus mempertimbangkan kriteria strategi, yang tak kalah pentingnya adalah kriteria etis. Secara etis artinya privatisasi tidak boleh bermakna asing-isasi. Bukan karena tidak percaya orang asing, atau anti asing atau xenofobia. Melainkan agar privatisasi berjalan sesuai dengan hakikat privatisasi yaitu mengajak rakyat ikut memiliki BUMN dan sepantasnya yang memiliki adalah rakyat dimana BUMN itu eksis, SEMOGA.

    Daftar Pustaka

    Abeng, Tanri, 2001, Indonesia, Inc: Privatising state owned enterprises.Singapore. Times academic press.

    Dwidjowijoto, Riant Nugroho, 2003, Analisa Privatisasi BUMN di Indonesia, Jurnal Ilmu sosial dan politik Vol 6 No 3 Maret 2003.

    Djalil, Sofyan A. 2008 Peran BUMN dalam perekonomian Nasional.

    Ika, Syahrir dan Samosir, Agunan P, Analisa Privatisasi BUMN dalam rangka Pembiayaan APBN, Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol 6 No 4 Desember 2002

    Kumorotomo,Wahyudi 1996, Meningkatkan Kinerja BUMN : Antisipasi terhadap kompetisi dan kebijakan deregulasi. JKAP Vol 1 No 1 Mei 1996.

    Kuncoro, Mudrajad, 2010, Masalah, Kebijakan dan Politik : Ekonomika Pembangunan. Penerbit Erlangga 2010.

    Sumber Lain :

    www.BUMN.go.id Kinerja BUMN diakses tanggal 29 November 2011

    www.tempo.co menteri baru dahlan iskan bikin gebrakan. Selasa 25 oktober 2011.

    www.kompas.com RAPBN Antisipasi Gejolak. Jumat 12 Agustus 2011

    www.antaranews.com Aset tidak produktif 7 BUMN dibenahi. Selasa 12 November 2011

  • Pendahuluan

    Pola mobilitas penduduk atau yang lebih sering disebut dengan migrasi antar kota ataupun antar pulau dalam satu negara, sangat menarik untuk didiskusikan karena berkaitan dengan penyusunan kebijakan pemerintah dalam pembangunan di daerah asal maupun daerah tujuan migrasi tersebut terjadi. Penduduk sebagai subyek pembangunan, mempunyai peranan dan pengaruh yang tinggi terhadap setiap kebijakan negara dalam aspek kependudukan.  Ada alasan dan faktor yang mencetuskan terjadinya migrasi tersebut.

    Di sisi lain, otonomi daerah menjadikan kabupaten maupun propinsi dalam menata rumah tangganya semakin leluasa. Akselerasi pembangunan diharapkan terjadi di semua pemerintah daerah sehingga memperkecil jurang ketimpangan antar kabupaten. Jawa, dengan jumlah penduduk yang lebih padat dibandingkan pulau lain di nusantara, sekaligus sebagai pusat perekonomian memiliki masalah dengan daya dukung lingkungan yang sudah tidak mampu lagi mengiringi semua aktifitas yang dilakukan manusia lagi. Darwin (2008) menyatakan Strategi pemekaran kota secara horisontal yang terjadi di Jawa, akan memberikan label jawa sebagai Pulau Kota. Hal ini berdampak pada semakin kuatnya magnet bagi para migran dari luar Jawa, disamping juga menimbulkan krisis baru dibidang lingkungan. Pemekaran wilayah, tentu berdampak pula pada lahan yang semakin berkurang dengan kalimat lain “boros lahan”. Daya dukung lingkungan berkurang, dalam jangka panjang akan mempengaruhi kualitas hidup manusia yang berada di dalamnya.

    Tulisan ini mengeksplorasi, memaparkan isu-isu terkait dengan pola migrasi yang terjadi di Indonesia secara umum dikaitkan pelaksanaan otonomi daerah. Jawa sebagai episentrum pembangunan berpengaruh kuat pada mobilitas penduduk. Bagaimana awalnya persebaran manusia di kepaulauan nusantara? Motif apa saja yang mendorong terjadinya migrasi? Upaya apa saja yang dilakukan negara dalam mengeliminir dampak migrasi? Bagaimana dinamika migrasi dipengaruhi ketenagakerjaan? Seberapa jauh pengaruh otonomi daerah dalam peningkatan kesejahteraan dan mempengaruhi pola migrasi? Pada akhir tulisan disajikan beberapa solusi untuk mengatasi “dampak” migrasi.

    Migrasi, dahulu dan sekarang.

    Menurut buku “asal usul dan persebaran manusia di kepulaan Indonesia”, para ahli geologi memperkirakan bahwa pada kala pleistosen khususnya ketika terjadinya glasiasi, Kepulauan Nusantara ini bersatu dengan daratan Asia, memungkinkan terjadinya perpindahan manusia dan hewan dari daratan Asia ke Indonesia bagian barat, atau sebaliknya. Adapun Paparan Sahul memungkinkan terjadinya perpindahan manusia dan hewan dari daratan Australia ke Indonesia bagian timur, atau sebaliknya. Proses migrasi yang terjadi pada masa pleistosen ini menyebabkan wilayah Nusantara mulai dihuni oleh manusia. Migrasi di atas dilihat dari aspek historis dan faktor yang memicu adalah adanya perubahan alam.

    Migrasi penduduk antar propinsi dan migrasi desa-kota selalu tertuju ke Jawa. Faktor tersebut dipicu adanya ketimpangan pertumbuhan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa. Industri dan Jasa selama ini selalu berpusat di kota kota besar, dengan pertimbangan mudahnya akses tenaga kerja atau buruh, akses sarana produksi serta kemudahan infrastruktur yang sudah tersedia, menjadi pertimbangan investor menempatkan lokasi usaha mereka.

    Negara menjalankan kebijakan pengaturan komposisi penduduk dengan program transmigrasi. Menurut Levan (2003), program transmigrasi telah dimulai sejak Indonesia masih dibawah pemerintahan kolonial Belanda yaitu pada Fase Percobaan (1905-1931). Pada masa ini dalam setiap proyek, pemerintah Belanda membangun kelompok inti yang terdiri atas 500 kepala keluarga. Keluarga-keluarga tersebut mendapat jaminan selama satu tahun pertama. Setiap keluarga juga diberi subsidi yang mendorong mereka mendatangkan sanak keluarganya, sehingga memicu migrasi spontan. Fase Transmigrasi Kedua (1931-1941). Tahun 1931 terjadi krisis sektor perkebunan besar yang mengakibatkan ribuan buruh Jawa diberhentikan dari pekerjaannya. Tahun 1905-1941, pemerintah Belanda secara keseluruhan memindahkan sekitar 200 ribu jiwa dari Jawa ke luar Jawa.

    Tahun 1947 istilah kolonisasi diganti transmigrasi dibawah Departemen Tenaga Kerja dan Sosial. Tahun 1948 urusan transmigrasi dipindahkan dibawah Depertemen Dalam Negeri. Sampai tahun 1983 transmigrasi sepenuhnya dibawah Departemen Transmigrasi. Sampai runtuhnya orde baru, transmigrasi masih dijalankan penerintah namun dengan format yang baru. Tahun 2001 pada periode Kabinet Gotong Royong, penyelenggara transmigrasi dilaksanakan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans). Penyelenggaraannya diarahkan pada penanganan pengungsi sesuai kondisi politik saat itu. Pada era otonomi daerah pemerintah pusat berperan sebagai regulator, fasilitator dan mediator. Transmigrasi diposisikan pada program masyarakat bersama antara dua pemerintahan setempat, dan bukan pemerintahan pusat. Transmigrasi dilaksanakan melalui mekanisme kerjasama antar daerah otonom (Pusdatintrans, 2004).

    Migrasi, etnosentrisme dan otonomi

    Pertanyaan yang muncul adalah mengapa penduduk memutuskan pindah atau tetap tinggal di tempat asalnya? Para pakar ilmu sosial melihat mobilitas penduduk dari sudut proses untuk mempertahankan hidup (Wilkinson:1973; Broek, Julien Van den:1996). Proses mempertahankan hidup ini harus dilihat dalam arti yang luas, yaitu dalam konteks ekonomi, sosial, politik, maupun budaya. Meskipun demikian, banyak studi memperlihatkan bahwa bentuk-bentuk keputusan serta motivasi yang diambil oleh induvidu akan sangat berlainan, antara karena alasan ekonomi dengan karena alasan politik Peterson,W:1995; Kunz, E.F.;1973 dalam Tjiptoherijanto (2000)

    Alasan kenapa migrasi dilakukan, bisa dibedakan menjadi dua yaitu adanya faktor pendorong serta adanya faktor daya tarik. Tjiptoherijanto (2000) menyatakan bahwa perpindahan atau migrasi yang didasarkan pada motif ekonomi merupakan migrasi yang direncanakan oleh individu sendiri secara sukarela (voluntary planned migraton). Para penduduk yang akan berpindah, atau migran, telah memperhitungkan berbagai kerugian dan keuntungan yang akan di dapatnya sebelum yang bersangkutan memutuskan untuk berpindah atau menetap ditempat asalnya. Dalam hubungan ini tidak ada unsur paksaan untuk melakukan migrasi.

    Sebagai akibat dari sentralisasi pembangunan yang terjadi di Jawa, maka menyebabkan terjadinya disparitas sistem pengupahan tenaga kerja. Secara rasional, orang akan mencari pekerjaan dengan upah yang lebih tinggi. Adanya perbedaan sistem pengupahan yang lebih menjanjikan disebut juga merupakan salah satu faktor terjadinya migrasi. Dengan mendapatkan upah yang relatif lebih tinggi, individu akan berasumsi meningkatnya pendapatnya dan pada akhirnya meningkatnya kesejahteraan individu yang bersangkutan. Hal ini didukung oleh adanya teori neoclassical economics, menekankan baik makro maupun mikro lebih memberikan perhatian pada perbedaan upah dan kondisi kerja antar daerah atau antar negara, serta biaya, dalam keputusan seseorang melakukan migrasi. Menurut aliran ini, perpindahan penduduk merupakan keputusan pribadi yang didasarkan atas keinginan untuk mendapatkan kesejahteraan yang maksimum. Sedangkan teori “new economics of migration”, di lain pihak beranggapan bahwa perpindahan atau mobilitas penduduk terjadi bukan saja berkaitan dengan pasar kerja, namun juga karena adanya faktor-faktor lain. Aliran ini juga menekankan bahwa keputusan untuk melakukan migrasi tidak semata-mata keputusan individu saja, namun terkait dengan lingkungan sekitar, utamanya lingkungan keluarga. Dalam hal ini keputusan untuk pindah tidak semata ditentukan oleh keuntungan maksimum yang akan diperoleh, tetapi juga ditentukan oleh kerugian yang minimal yang dimungkinkan dan berbagai hambatan yang akan ditemui, dikaitkan dengan terjadinya kegagalan pasar (market failures) (Taylor; 1968; Stark; 1991) dalam Tjiptoherijanto (2000).

    Aliran “dual labor market theory” mengemukakan bahwa migrasi penduduk terjadi karena adanya keperluan tenaga kerja yang bersifat hakiki (intrisic labor demand) pada masyarakat industri modern (Piore: 1979). Menurut paham ini migrasi terjadi karena adanya keperluan akan klasifikasi tenaga kerja tertentu pada daerah atau negara yang telah maju. Kota sebagai pusat industri dan jasa, jelas lebih memberikan peluang berbagai macam jenis pekerjaan kepada semua orang. Banyaknya profesi yang bisa dipilih, membuat magnet bagi semua orang, tidak hanya yang mampu namun juga yang tanpa skill pun turut serta dalam proses migrasi tersebut. Dengan demikian migrasi terjadi bukan karena push factors yang ada pada daerah asal, namun lebih karena adanya pull factors pada daerah tujuan; keperluan akan tenaga kerja dengan spesifikasi tertentu yang tidak mungkin dielakkan. Mengacu pada berbagai pendapat tersebut, pembangunan ekonomi memang akan mendorong terjadinya mobilitas dan perpindahan penduduk. Penduduk akan berpindah menuju tempat yang menjanjikan kehidupan yang lebih baik bagi diri maupun keluarganya, yang tidak lain adalah tempat yang lebih berkembang secara ekonomi dibandingkan dengan tempat asalnya (Tjiptoherijanto, 2000).

    Maksud dan tujuan otonomi daerah memberi makna desentralisasi pembangunan akan berpengaruh terhadap laju pertumbuhan antar daerah akan semakin seimbang sehingga pelaksanaan pembangunan nasional serta hasil-hasilnya semakin merata di seluruh Indonesia. Pemerataan pembangunan pada tingkatan yang palng bawah, diharapkan terjadi peningkatan kesejahteraan per kapita penduduk. Dengan  kondisi yang relatif mapan pada semua tingkatan penduduk di seluruh dari, diharapkan bisa menekan laju migrasi atau bahkan mampu memutar titik pusat migrasi yang semula ke Jawa, berbalik arah menuju luar  Jawa. Pengalihan proses pembangunan ke semua pelosok negeri, dengan mekanisme desentralisasi , diharapkan mampu mempercepat laju pengurangan angka kemiskinan, membuka lapangan kerja baru di tempat atau daerah daerah lain di luar Jawa.

    Tabel 1. Migrasi Seumur Hidup (Life Time Migration) Sebelum dan sesudah otonomi Th 1990  dan Th 2005
    No Provinsi 1990 2005
    Masuk Keluar Masuk Keluar
    1 Nanggroe Aceh Darussalam 194,709 125,563 1) 1)
    2 Sumatera Utara 459,652 770,093 447,332 1,314,117
    3 Sumatera Barat 217,796 642,908 300,322 921,180
    4 Riau 689,036 127,672 1,335,873 208,049
    5 Jambi 473,434 77,299 551,469 134,793
    6 Sumatera Selatan 936,817 443,384 902,044 573,865
    7 Bengkulu 251,621 46,720 311,326 82,703
    8 Lampung 1,730,903 167,565 1,596,545 447,476
    9 Bangka Belitung 2) 2) 95,129 99,223
    10 Kepulauan Riau 3) 3) 542,811 9,612
    11 DKI Jakarta 3,170,215 1,052,234 3,337,161 2,045,630
    12 Jawa Barat 2,408,626 1,751,879 3,764,889 1,984,620
    13 Jawa Tengah 516,315 4,524,988 741,588 5,538,952
    14 DI Yogyakarta 266,500 508,215 466,941 814,289
    15 Jawa Timur 575,541 2,479,487 660,663 3,220,158
    16 Banten 4) 4) 1,731,081 444,503
    17 B a l i 124,919 221,599 249,951 248,007
    18 Nusa Tenggara Barat 69,466 96,774 100,811 143,435
    19 Nusa Tenggara Timur 48,159 99,442 102,222 173,884
    20 Kalimantan Barat 199,829 116,735 263,080 156,631
    21 Kalimantan Tengah 241,192 47,700 393,828 87,712
    22 Kalimantan Selatan 274,745 201,936 400,562 297,766
    23 Kalimantan Timur 604,549 63,533 990,736 97,498
    24 Sulawesi Utara 89,096 153,466 165,689 166,157
    25 Sulawesi Tengah 287,447 48,360 358,601 75,776
    26 Sulawesi Selatan 225,279 641,961 341,770 968,140
    27 Sulawesi Tenggara 237,602 107,673 341,057 122,593
    28 Gorontalo 5) 5) 39,487 100,691
    29 Sulawesi Barat 6) 6) 6) 6)
    30 Maluku 186,735 95,361 73,356 170,627
    31 Maluku Utara 7) 7) 63,384 47,039
    32 Papua 262,873 30,786 430,167 46,882
    33 Papua Barat 8) 8) 8) 8)

    Sumber : Diolah dari data Badan Pusat Statistik (www.BPS.go.id).

    Pada Tabel 1 di atas, terlihat bahwa terjadi dua macam migrasi yang terjadi yaitu migrasi mauk dan migrasi keluar. Migrasi masuk dimaknai sebagai masuknya penduduk ke suatu daerah tujuan, sedangkan migrasi keluar adalah keluarnya penduduk dari suatu daerah. Sebelum otonomi (1990), terlihat migrasi masuk terbesar dicatat oleh propinsi DKI Jakarta, kemudian Jawa Barat dan disusul Lampung. Hal ini dapat dipahami karena sebagai kota megapolitan, DKI membawa impian bagi indvidu untuk mengadu peruntungan dan pencaharian. Seperti ditampilkan dalam tabel 2, keberadaan industri masih menjadi daya tarik utama migrasi masuk. Jawa barat dan DKI dengan jumlah industri yang lebih banyak dibanding propinsi lain di Indonesia. Begitu juga dengan Lampung yang mempunyai kedekatan akses dengan ibukota. Sementara migrasi keluar terbesar dicacat oleh propinsi Jawa Tengah kemudian Propinsi Jawa Timur dan Propinsi Jawa Barat. Diduga alur migrasi dari ketiga propinsi tersebut sebagian besar masuk DKI Jakarta dan Jawa Jabar. Hal ini dimungkinkan karena tumbuhnya sektor industri dan Jasa pada kedua propinsi tersebut lebih pesat dibanding propinsi lain. Ditegaskan pula dengan angka jumlah pekerja terbesar oleh propinsi Jawa Barat karena banyaknya jumlah industri berbanding lurus dengan jumlah pekerja.

    Tabel 2. Jumlah Industri & Pekerja yang Tersebar pada Pusat-pusat Industri di Indonesia Tahun 2006

    No. Wilayah Jumlah Industri Jumlah Pekerja
    Unit persen Orang persen
    1 2 3 4 5 6
    1 Sumatera 900 8 225,469 9
    2 DKI Jakarta 1,890 18 363,901 14
    3 Jawa Barat 4,524 43 1,269,600 50
    4 Jawa Tengah 567 5 171,880 7
    5 Jawa Timur 2,539 24 502,209 20
    6 Sulawesi 176 2 20,080 1
    7 Total 10,596 100 2,553,139 100

    Sumber : Diolah dari Litbang Kompas (ditampilkan di www. Damandiri.or.id)

    Era Otonomi daerah yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi di banyak daerah, ternyata gagal memberikan dampak terhadap proses mobilisasi penduduk. Arus Migrasi baik keluar maupun masuk tetap tidak berubah. Masih di tabel 1, setelah 6 tahun otonomi daerah berjalan, migrasi masuk terbesar dicatat oleh propinsi yang sama seperti sebelum otonomi daerah diterapkan. Hanya ada beberapa propinsi yang berhasil membuat “madu” sehingga terjadi peningkatan angka migrasi masuk, seperti Riau. Dengan kekayaan sumberdaya alam serta pengelolaan yang tepat dan terarah, Riau berhasil menjadi magnet baru bagi migran. Tidak adanya perubahan pola migrasi baik mauk maupun keluar mengindikasikan bahwa otonomi masih jauh panggang dari api.

    Hasil studi tim peneliti Universitas Sultan Agung Tirtayasa (2009),  otonomi diharapkan dapat mempercepat laju pertumbuhan masyarakat di daerah dalam berbagai bidang, dengan adanya asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan sehingga kesejahteraan masyarakat dan kerjasama pembangunan di daerah semakin meningkat. Otonomi daerah mempunyai makna daerah diberikan wewenang membuat peraturan daerah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang ada diatasnya. Indonesia yang merupakan negara yang terdiri dari daerah-daerah baik provinsi, kabupaten/kota mempunyai hubungan yang erat dalam pelaksanaan otonomi.

    Ibarat pepatah, ada gula ada semut, begitupun dengan migrasi. Kemanisan Jawa menjadikannya sebagai daerah tujuan migrasi penduduk selama berpuluh puluh tahun. Otonomi, secara tidak langsung  dimaksudkan untuk menciptakan gula gula baru di daerah lain, sehingga akan menarik semut semut yang semula menentukan tujuan ke Jawa akan berpikir ulang. Bahkan apabila gula yang diciptakan bisa “lebih manis” dibanding yang ada di Jawa, maka bukan tidak mungkin semut – semut dari Jawa akan bermigrasi dengan sendirinya menuju ke tempat gula tersebut. Ilustrasi di atas hanya sekelumit menggambarkan bagaimana migrasi didorong oleh faktor ekonomi. Namun dalam perkembangannya sampai dengan saat ini, pelaksanaan otonomi daerah secara umum belum mencapai hasil seperti yang diharapkan. Hal ini tentu merupakan faktor kontraproduktif dalam usaha menekan laju mobilitas penduduk menuju Jawa.

    Faktor yang tak kalah penting adalah adanya dampak negatif dari otonomi yaitu munculnya etnosentrisme. Istilah ini dipopulerkan oleh W.G Summer pada tahun 1906, yang menggambarkan sikap, kebiasaan dan perilaku “kami”  lebih superior daripada kelompok “kamu”. Dalam birokrasi, dampak otonomi terasa didalam kepegawaian daerah, ketika otonomi dimaknai sebagai kesempatan “pulang kampung”. Dengan alasan pengabdian kepada daerah, para pegawai beramai ramai untuk pulang ke tanah kelahiran mereka untuk memperebutkan kursi kepegawaian. Diperparah lagi dengan ajakan pejabat “mari para putra daerah pulanglah untuk membangun daerah bersama sama” (Badjuri,2007:229).

    Masih menurut Badjuri, daerah yang telah ditinggalkan oleh para pegawai “asingnya”, tentu merasa senang karena peluang untuk merekrut putra daerah menjadi pegawai daerah semakin terbuka. Masalah lain timbul ketika pegawai asing pulang ke daerah asal, belum tentu memiliki kemampuan dan kapasitas seperti yang diharapkan, hal ini bertentangan dengan faham profesionalisme kerja bahwa adanya pegawai merupakan kebutuhan suatu organisasi. Faham lain yang muncul adalah basisme lokal, yaitu jabatan putra daerah harus lebih tinggi dari pegawai pendatang. Hal ini berdampak buruk dalam manajamen pemerintahan karena kompetensi, kinerja dan prestasi menjadi diabaikan.

    Keterbatasan mobilitas karier pegawai untuk dapat berpindah dari suatu daerah ke daerah lainnya dengan perijinan yang demikian rumit, walaupun perpindahan tersebut untuk peningkatan kapasitas serta menambah pengalaman. Faham bahwa indonesia adalah negara kesatuan menjadi tidak ada artinya. Seakan akan yang terjadi adalah otonomi menjadi daerah semacam negara dalam negara yang tidak tunduk pada pusat. Hal ini sejalan dengan pendapat Isawara (1999:212) yang menyatakan bahwa dalam negara kesatuan terdapat sebuah persatuan (union) maupun kesatuan (unity).

    Epilog

    Mobilitas penduduk hanyalah satu dari sekian banyak masalah di sektor kependudukan seperti mortalitas, morbidita dan fertilitas. Upaya mengelola sektor kependudukan dengan adanya fenomena migrasi menuntut kebijakan yang menyeluruh, tidak sekedar menggantungkan pada proses otonomi daerah. Dalam perjalanannya, sudah lebih dari sepuluh tahun otonomi berjalan dan dilaksanakan oleh negara kita tercinta yang sedang belajar berdemokrasi. Menurut Dwiyanto (2010;253), dalam mengembalikan kepercayaan publik melalui reformasi birokrasi mengemukakan bahwa karena desentralisasi dilakukan di bawah tekanan, pemerintah dan DPR gagal membuat kerangka kebijakan yang menyeluruh, koheren dan mampu mengintegrasikan desentralisasi dengan kebijakan reformasi lainnya. Masih menurut Dwiyanto, tujuan desentralisasi untuk meningkatkan kemakmuran rakyat sering terkendala oleh kecenderungan DPRD dan birokrat menghabiskan sebagian besar anggaran untuk belanja pegawai, dan sebagian kecil untuk  sektor pelayanan publik.

    Darwin (2008) mengajukan ide yaitu distribusi aktivitas ekonomi. Harus diciptakan pusat-pusat pertumbuhan  di luar Jawa. Sehingga gulanya menyebar tidak hanya di Jawa saja tapi juga di luar Jawa. Kalau gulanya menyebar, semuanya juga akan menyebar. Prinsip demografi kuno itu harus menjadi sandaran pengembangan kebijakan ke depan. Supaya tekanan kependudukan di Jawa itu bisa diatasi. Hal lain yang tak kalah penting juga adalah bagaimana mensiasati  Jawa yang padat ini sehingga tidak menciptakan kemiskinan. Karena angka kemiskinan di Jawa juga tinggi terutama di pedesaan.Ini menyangkut strategi pembangunan di Jawa.

    Sementara itu pembangunan suatu negara tidak  bisa dihindarkan dengan faktor kebijaksanaan dibidang ketenagakerjaan, termasuk pengendalian mobilitas tenaga kerja. Adanya rekayasa mobilisasi tenaga kerja seperti yang pernah dilakukan dahulu (program transmigrasi) menjadi sesuatu hal yang tidak relevan lagi dalam menghadapi tantangan ke depan. Pendekatan yang tampaknya paling relevan saat ini adalah pendekatan akomodatif – manipulatif yang mana tidak ditujukan untuk ‘melawan’ pasar, tetapi justru untuk ‘mempengaruhi’ atau bahkan ‘menciptakan’ pasar. Penerapan pendekatan ini diharapkan tidak memberikan efek negatif baik pada wilayah asal maupun wilayah tujuan.

    Sehingga pada akhirnya, kedewasaan birokrat dalam mengemban amanah rakyat menjalankan otonomi harus seiring dengan kebijakan negara dibidang kependudukan yang komprehensif. Faturochman dan Dwiyanto (2000) mendiskripsikan isu isu pokok yang menjadi pekerjaan rumah bagi negara pertama, visi dan arah pembangunan kependudukan perlu diperjelas. Selama ini hanya menekankan aspek kuantitatif seperti penurunan angka fertiltas,angka mortalitas dan program transmigrasi. Reorientasi pada implementasi program serta hasil yang menekankan pada kualitas penduduk sudah saatnya menjadi arah kebijakan baru. Pengedalian kependudukan tidak sekedar menekan laju pertumbuhan namun juga harus memperhatikan hak hak reproduksi (lihat tulisan Muhadjir Darwin). Kedua, keserasian kebijakan dan program tidak hanya dituntut pada tingkat pusat. Keserasian antara pusat dan daerah seharusnya menjadi sasaran kinerja program. Isu ketidakserasian program antara pusat dan daerah sudah lama terjadi, namun tidak ada upaya yang serius untuk memecahkannya.

    Peran kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan, akan mendorong terciptanya pemerintahan yang “baik”. Dengan terciptanya tata pemerintahan yang baik, maka tujuan negara dalam peningkatan taraf hidup masyarakat akan tercipta. Masalah kependudukan akan berkurang dengan sendirinya, semoga.

    Daftar Pustaka :

    Badjuri,A. 2007. “ Otonomi daerah dan fenomena Etnosentrisme” dalam Haris, S (Ed),Desentralisasi dan Otonomi daerah: Desentralisasi,Demokrasi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah.Jakarta: LIPI Press.

    Darwin, Muhadjir 2008 “Kebijakan Pembangunan di Jawa Boros Lahan” diakses di www.pps.or.id dipost tanggal 18 oktober 2008.

    Dwiyanto, Agus 2010 “ Mengembalikan Kepercayaan Publik melalui Reformasi Birokrasi. Gramedia Pustaka Utama Jakarta.

    Faturochman dan Agus Dwiyanto (2001) Reorientasi kebijakan Kependudukan.”menggagas Kebijakan Kependudukan Baru”.

    Levang, Patrick 2003  Meninjau Transmigrasi “ ayo ke tanah sabrang”.Kepustakaan populer Gramdeia.

    Tjiptoherijanto, Prijono 2000 mobilitas penduduk dan pembangunan ekonomi, Naskah No. 20, Juni-Juli 2000.

    Tim Peneliti Universitas Sultan Ageng Tirtayasa bekerja sama dengan DPDRI, 2009; Otonomi Daerah, Kesejahteraan Masyarakat, dan Kerjasama Pembangunan Antar Daerah.

  • Dokumen lelang diduga dimanipulasi (Solopos 14 Maret 2009). Berita tersebut mengawali rangkaian polemik tentang videotron, baik dari sudut hukum, kelayakan tempat (estetika) bahkan politik.

    Sudah sejak lama pemerintah menyadari betul bahwa proses pengadaan barang/jasa (pelelangan) merupakan penyumbang terbesar dalam kebocoran anggaran negara. Kondisi tersebut mengilhami lahirnya Keppres 80 tahun 2003 sebagai payung hukum dan pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah serta diharapkan mampu menjadi rambu untuk mengurangi penyelewengan dalam pelelangan.

    Tujuan dari pelelangan adalah memperoleh barang/jasa dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan jumlah dan mutu sesuai dan tepat pada waktunya. Panitia pelelangan yang dibentuk haruslah memenuhi persyaratan diantaranya adalah memahami isi dokumen dan prosedur pengadaan sesuai Keppres 80 tahun 2003.

    Dokumen pengadaan/lelang merupakan salah satu kewajiban dari panitia yang harus disiapkan selain menyusun jadwal, menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), mengumumkan melalui media cetak, melakukan evaluasi terhadap penawaran serta mengusulkan calon pemenang dan membuat laporan mengenai proses dan hasil pelelangan.

    Dalam dokumen lelang yang disiapkan oleh panitia, muatan informasi yang ada haruslah membuat calon peserta lelang menjadi mengerti tentang segala hal yang terkait dengan pelelangan. Informasi tersebut diantaranya adalah nama pekerjaan, rincian jenis dan macam pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, berapa nilai pekerjaan, berapa paket pekerjaan yang dilelang, rentang waktu dan tempat pendaftaran serta pemasukan penawaran, kapan dan dimana penjelasan pekerjaan (aanwijzing) dilakukan, kapan dan dimana pembukaan penawaran, lama waktu pelaksanaan pekerjaan, berapa jumlah jaminan penawaran serta jaminan pelaksanaan yang harus disertakan serta kapan pemenang lelang diumumkan. Guna memenuhi asas transparansi, lelang harus diumumkan ke media nasional dan atau media daerah (disesuaikan dengan besarnya pagu anggaran). Dokumen lelang didapatkan calon peserta lelang pada saat pendaftaran,. Apabila terdapat hal hal  yang belum jelas, maka pada saat penjelasan pekerjaan (aanwijzing) bisa ditanyakan kepada panitia pengadaan.

    Pemberian penjelasan pekerjaan mengenai pasal pasal dalam dokumen lelang berupa pertanyaan dari peserta dan jawaban dari panitia serta keterangan lain termasuk perubahannya harus dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan. Apabila dalam BAP terdapat hal – hal/ ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka panitia harus menuangkan ke dalam adendum dokumen lelang dan menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen lelang. Namun apabila ketentuan baru atau perubahan penting tadi tidak dituangkan dalam adendum dokumen lelang maka dianggap bukan bagian dari dokumen lelang.

    Standar Operasi Prosedur diabaikan

    Menilik kasus yang terjadi, jenis pekerjaan yang sudah  tercantum dalam dokumen lelang adalah billboard, bando dan JPO yang diikuti peserta dari biro iklan, sedangkan pekerjaan videotron tidak tercantum dalam dokumen lelang. Tindakan memasukkan pekerjaan videotron kedalam dokumen lelang secara sepihak diluar sepengetahuan peserta lelang adalah merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan menyalahi prosedur pelaksanaan pelelangan. Cara yang dilakukan adalah dengan mengakomodir peserta tertentu yang sudah disetting sedemikian rupa seolah olah melalui prosedur lelang yang benar  untuk mendapatkan pekerjaan lelang yaitu videotron dengan mendompleng proses lelang yang sudah berjalan. Akibat selanjutnya adalah persaingan usaha menjadi tidak sehat karena menutup kesempatan pihak lain untuk mengikuti lelang, harga lelang menjadi tidak akuntabel, proses tidak transparan. Seandainya penambahan pekerjaan videotron disampaikan pada saat penjelasan pekerjaan (aanwijzing), dan masuk menjadi adendum maka pekerjaan tersebut bisa dianggap legal. Kiranya cukup mudah apabila pihak berwajib ingin menguak kasus tersebut, yaitu (1) Melihat materi pengumuman yang dimuat di media cetak maupun papan pengumuman , apakah terdapat penambahan pagu anggaran setelah ada pekerjaan tambahan yaitu videotron (2) Membandingkan dokumen lelang yang terdapat pekerjaan videotron dibandingkan dengan dokumen lelang yang dipegang peserta lelang yang didapat pada saat pendaftaran. (3) Melihat daftar peserta lelang, apakah peserta tersebut mendaftar sesuai tata waktu yang disediakan (4) melihat Berita Acara Penjelasan dan adendum (apabila ada) yang ditanda tangani oleh panitia serta minimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir. Apabila terjadi ketidaksesuaian, maka bisa dipastikan telah terjadi manipulasi dokumen lelang yang berujung pada kerugian negara, dikarenakan proses lelang (khusus pekerjaan videotron) menjadi tidak memenuhi prinsip efisien, efektif, terbuka dan bersaing serta transparan.

    . Pihak berwajib harus lebih jernih dalam mengungkap siapa yang paling bertanggung jawab dalam kasus ini. Keppres 80 tahun 2003, mensyaratkan Panitia Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia Barang/Jasa untuk membuat Pakta Integritas yang didalamnya berjanji (a) tidak akan melakukan KKN (b) melaporkan bila terjadi indikasi KKN (c) melaksanakan tugas secara bersih, transparan dan profesional serta (d) bersedia dikenakan sanksi moral, administrasi dan pidana. Panitia Pengadaan dan PPK merupakan pihak yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap berhasil atau tidaknya proses lelang dan merupakan ujung tombak di lapangan. Perlu dipertimbangkan oleh pemerintah (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara) untuk mengambil tindakan perlindungan terhadap pegawai yang menangani pekerjaan yang mempunyai sifat rentan terhadap kasus korupsi (pelelangan merupakan salah satu diantaranya) yaitu dengan pemberian penghargaan yang lebih layak (bisa dalam bentuk remunerasi). Hal ini merupakan salah satu cara untuk mengurangi potensi kerugian negara di bidang pelelangan. Panitia sebagai penyusun dokumen lelang terkadang hanya menjadi alat, oleh pihak pihak tertentu yang memiliki kepentingan yang lebih besar. Semoga Videotron bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua dalam mengelola anggaran negara.

  • Situ, berasal dari bahasa sunda dan mempunyai arti lain danau. Manfaat dibangunnya situ (danau) adalah menyediakan air untuk irigasi atau penyediaan air di perkotaan, meningkatkan navigasi, menghasilkan tenaga hidroelektrik, menciptakan tempat rekreasi atau habitat untuk ikan dan hewan lainnya, pencegahan banjir dan menahan pembuangan dari tempat industri seperti pertambangan atau pabrik (Wikiwedia Bahasa Indonesia). Namun tidak semua danau buatan mempunyai semua manfaat seperti tersebut di atas. Belanda membangun situ gintung, awalnya hanya untuk menampung air hujan dan menyediakan air bagi ladang pertanian di sekitarnya. Sejalan dengan perkembangan waktu, fungsi itu bertambah menjadi tempat wisata alam dan air. Bagaimana bisa menjelaskan, sebuah bangunan konservasi air yang semula dianggap memberikan faedah bisa berubah menjadi penyebab musibah?

    Konstruksi situ gintung yang terbuat dari urugan tanah, bukan merupakan faktor utama penyebab jebolnya tanggul. Intensitas hujan yang cukup tinggi selama selama 3 hari berturut turut serta volume air yang tertampung di dalam situ dalam waktu singkat sudah melebihi daya tampung, maka saluran pelimpas (pintu air) yang hanya selebar 5 meter, tidak cukup mampu mengeluarkan air yang ada di dalam situ. Faktor alam, terkadang menjadi kambing hitam dari suatu bencana yang terjadi. Namun kesalahan manusia, bukannya tidak ada. Dimana fungsi pengawasan dari pemerintah selama ini ? Tidak hanya instansi yang menangani masalah air, namun instansi yang menangani kependudukan dan tata ruang juga turut bertanggung jawab. Kejadian terbakarnya depo pertamina di Plumpang beberapa waktu lalu, juga memunculkan pertanyaan, kelayakan dan keamanan sebuah bangunan yang berpotensi bahaya bisa begitu dekat berdampingan dengan pemukiman padat penduduk. Situ atau waduk atau bangunan lainnya yang berpotensi menimbulkan bahaya tentu mempunyai jarak aman tertentu atau radius bebas dalam jarak tertentu dari pemukiman, namun karena kebutuhan manusia akan perumahan maka faktor keselamatan menjadi diabaikan.

    Ada hal yang menarik, tercatat 99 orang meninggal dan 126 lainnya dilaporkan hilang (Solopos 30 Maret 1999). Masyarakat yang mendiami, rumahnya berhimpitan persis dengan tanggul justru bisa selamat sedangkan lainnya tidak menyadari karena kebanyakan masih terlelap dalam tidur. Tanggulnya jebol tidak terjadi secara tiba-tiba, namun dini hari, masyarakat yang mendiami tepat di sisi tanggul sudah merasa ada indikasi tanggul akan jebol. Ada selang waktu sekian jam, hal ini dimanfaatkan masyarakat untuk menyelamatkan diri. Kearifan lokal yang terlupakan adalah ketika akan ada suatu bencana, masyarakat dahulu biasanya membunyikan kentongan, hal ini untuk memberitahukan yang lain agar bersiap atau waspada. Sistem kentongan sebagai alat komunikasi tradisional sudah dilupakan dengan hadirnya alat komunikasi modern. Budaya kentongan sebagai sistem peringatan dini sebenarnya bisa meminimalisir jumlah korban jiwa. Namun kuasa sang pencipta tidak ada yang bisa menghalangi dan menghentikan.

    Bagaimana dengan Waduk Gajah Mungkur ?

    Waduk dengan luas 8.800 ha di Kabupaten Wonogiri ini dibangun pada tahun akhir tahun 1970 dan beroperasi tahun 1978, diperkirakan  mampu berumur 100 tahun. Kedalaman waduk yang semula 24 meter, saat ini hanya tinggal 16 meter. Diduga, tingginya tingkat sedimentasi menyebabkan fungsi waduk menjadi kurang optimal serta umur waduk menjadi pendek. Upaya mencegah pendangkalan dengan cara pengerukan tidak mampu mengimbangi laju sedimentasi yang demikian cepat. Rehabilitasi lahan di bagian hulu yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah serta masyarakat secara swadaya tetap belum bisa mengurangi tingginya laju sedimentasi. Faktor jenis tanah yang peka terhadap erosi juga turut mempengaruhi, disamping perilaku manusia yang kurang peduli terhadap pengelolaan lahan secara benar dan baik, turut andil memperparah kondisi.

    Di saat intensitas hujan sedikit saja, pintu air sudah harus dibuka, dan bisa ditebak, wilayah hilir yaitu Kabupaten Bojonegoro, Tuban, Lamongan dan Gresik menjadi banjir, masih ditambah dengan luapan anak Bengawan Solo yaitu Bengawan Madiun yang berhulu di Lereng Lawu, di beberapa titik wilayah solo juga merasakan dahsyatnya luapan air Bengawan Solo.

    Sudah ada beberapa kajian untuk menangani banjir, baik di wilayah solo maupun di wilayah hilirnya, diantaranya yaitu dengan pembangunan dam atau waduk di beberapa titik sepanjang aliran sungai bengawan solo, sehingga limpasan atau tumpahan air dari Waduk Gajah Mungkur masih dapat ditahan di waduk-waduk buatan tadi dan tidak langsung menuju hilir. Mengurangi konsentrasi genangan air di pemukiman dengan cara membangun polder polder penampung air juga salah upaya mencegah banjir khususnya di wilayah solo.

    Waduk sebagai bangunan konservasi air, hanyalah merupakan salah satu cara untuk mengurangi resiko dan potensi banjir. Banyak faedah dapat diambil darinya namun musibah juga bisa terjadi apabila tidak dikelola secara arif dan bijaksana. Akankah kita menunggu Waduk Gajah Mungkur menjadi seperti Situ Gintung ? Wallahu’alam

« Previous Entries